bogortraffic.com, JAKARTA – Data SiPongi Kementerian Kehutanan dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20 mencatat penurunan signifikan hotspot kategori high confidence secara nasional. Pada enam provinsi prioritas, jumlah hotspot melonjak turun 74,6 persen dari 1.417 titik pada Minggu (20/9/2026) menjadi 360 titik pada Senin (21/9/2026).
Meskipun Kalimantan Tengah mencatat penurunan hotspot terbesar dari 968 menjadi 228 titik, provinsi ini masih menjadi wilayah dengan hotspot tertinggi.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung penanganan karhutla dan memimpin rapat evaluasi di Camp Peat Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Senin (21/9/2026).
Selain mengoptimalkan pemadaman darat dan operasi udara, Kementerian Kehutanan mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) lima perusahaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah dengan total luas konsesi mencapai 92.464 hektare.
Menhut menegaskan bahwa sanksi tegas ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam menindak pelanggar kewajiban pencegahan karhutla.
“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.
Menhut menambahkan, pemegang izin konsesi wajib bertanggung jawab penuh atas areal kerjanya agar kejadian karhutla tidak terus berulang.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kualitas udara dan tidak melakukan pembakaran lahan. Laporan kejadian karhutla dapat disampaikan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan via WhatsApp di nomor +62 8131-00-35000.
