bogortraffic.com, NEW YORK – Krisis energi dunia kian nyata menyusul terhentinya pelayaran di Selat Hormuz akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.
Menanggapi situasi darurat ini, Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Mohammed Al Budaiwi, mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera turun tangan melindungi jalur maritim internasional.
Blokade di Selat Hormuz merupakan buntut dari serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu.
Sebagai bentuk balasan, Iran kini memegang kendali penuh atas jalur utama pengiriman minyak dan gas dari negara-negara Teluk menuju pasar global.
Dalam pertemuan resmi di markas PBB, Al Budaiwi menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif dunia untuk memastikan keamanan jalur logistik tersebut.
“Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk bertanggungjawab penuh dan melakukan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi jalur maritim dan memastikan keberlanjutan navigasi internasional yang aman,” ujar Al Budaiwi dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Kamis (2/4/2026).
Selain masalah navigasi, Sekjen GCC juga menyerukan agar negara-negara di kawasan Teluk dilibatkan secara aktif dalam setiap diskusi atau perjanjian diplomatik dengan Iran.
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat stabilitas regional dan mencegah terjadinya eskalasi perang yang lebih luas.
Penutupan jalur vital ini telah memberikan dampak instan terhadap ekonomi dunia. Ekspor dan produksi minyak di kawasan Teluk terganggu secara masif, yang pada gilirannya memicu lonjakan harga energi global di berbagai belahan dunia.
Sejak serangan pada akhir Februari lalu, Iran telah memperketat pengawasan dan kendali di Selat Hormuz.
Jalur ini merupakan urat nadi bagi distribusi energi dunia, sehingga penutupannya memaksa banyak kapal tanker untuk menghentikan operasional atau mencari rute alternatif yang jauh lebih mahal.
Kondisi ini menempatkan Dewan Keamanan PBB di bawah tekanan besar untuk segera merumuskan langkah taktis guna meredam konflik dan membuka kembali akses pelayaran internasional demi mencegah krisis ekonomi global yang lebih dalam.
