bogortraffic.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) resmi mengalihkan pengelolaan layanan BisKita Trans Pakuan kepada Pemerintah Kota Bogor.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Plt. Direktur Angkutan BPTJ, Solihin Purwantara, dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, di Jakarta, Kamis (7/11).
“Kami sangat mengapresiasi dukungan Dinas Perhubungan Kota Bogor selama lebih dari 3 tahun ini. Tantangan di lapangan tak dapat dihadapi sendiri, peran Walikota dan Dinas Perhubungan Kota Bogor sangat luar biasa,” ujar Solihin dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).
Menurut Solihin, kebijakan ini sejalan dengan PP 35 Tahun 2023 mengenai pengelolaan angkutan umum massal di daerah. BPTJ juga berencana menyusun pedoman tata kelola layanan BisKita untuk memudahkan daerah dalam operasional mandiri, mulai dari perencanaan, monitoring, hingga perbedaan skema berbayar dan gratis.
Senada dengan itu, Marse Hendra Saputra, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, menyambut positif alih kelola ini. Menurutnya, fokus saat ini adalah transisi operasional dan pembiayaan subsidi angkutan umum, mengingat peraturan APBD saat ini hanya mengakomodasi subsidi terkait kemiskinan dan pendidikan.
“Subsidi angkutan tak mungkin terus bergantung pada pusat. Kami sedang mempertimbangkan konsep swastanisasi yang diatur agar tak memberatkan investor. Harapannya, program ini dapat terus berjalan dengan kolaborasi investor, tanpa campur tangan finansial pemerintah daerah namun tetap diawasi,” tambah Marse.
BisKita Trans Pakuan, layanan bus dengan skema buy the service (BTS) pertama di wilayah Bodebek, diresmikan sejak 2 November 2021. Kini memiliki 49 unit armada di 4 koridor, dengan tarif Rp4.000 untuk umum dan Rp2.000 untuk pelajar, lansia, serta disabilitas. Sejak tarif diberlakukan pada Mei 2023, layanan ini menunjukkan peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan di semua koridornya, dengan load factor rata-rata mencapai lebih dari 60% pada koridor utama per September 2024.
Alih kelola ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan BisKita Trans Pakuan dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memenuhi kebutuhan transportasi umum masyarakat Bogor.
