bogortraffic.com, BOGOR – Karnain Asyhar menyampaikan sejumlah catatan kritis sekaligus strategis dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor tahun anggaran 2025.
Ketua Fraksi PKS di DPRD Kota Bogor itu menyoroti perlunya transformasi peran Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kota Bogor (Bapperida) agar mampu menjaga arah prioritas pembangunan di tengah tekanan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Menurut Karnain, kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden 2025 berdampak langsung terhadap penundaan sejumlah program di daerah, termasuk di Kota Bogor.
Kondisi ini, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dan kreatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif.
“Ini menjadi catatan juga untuk Bapperida, harus bertransformasi menjadi pengawal agar agenda prioritas pembangunan di Kota Bogor tidak tergeser dari situasi nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketergantungan terhadap anggaran konvensional perlu mulai dikurangi.
Sebagai gantinya, Pemerintah Kota Bogor didorong memperkuat ketahanan fiskal melalui inovasi pembiayaan, termasuk pemanfaatan skema creative financing yang telah diatur dalam regulasi.
“Seharusnya Kota Bogor memiliki inovasi untuk creative financing yang sudah diberikan ruang, di antaranya adalah obligasi daerah yang menjadi salah satu peluang. Kemudian ada pinjaman daerah,” jelasnya.
Tak hanya itu, Karnain juga mengusulkan pendekatan lebih progresif dengan mengintegrasikan potensi wakaf produktif ke dalam program pembangunan melalui pola kemitraan.
Meski tidak masuk dalam struktur APBD, menurutnya skema ini dapat membantu pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, hingga sosial.
“Dengan integrasi kemitraan ini, tekanan fiskal daerah akan berkurang. Sehingga PAD bisa dioptimalkan untuk program-program prioritas yang banyak tertunda di 2025 dan 2026,” tambahnya.
Keterbatasan fiskal tersebut, lanjut Karnain, telah berdampak nyata pada tertundanya sejumlah proyek strategis.
Salah satunya adalah pembangunan perlintasan tidak sebidang di kawasan Kebon Pedes yang dinilai rawan kecelakaan.
“Kita punya PR yang sudah beberapa kali mengalami kejadian korban jiwa di perlintasan kereta api Kebon Pedes. Tapi karena keterbatasan fiskal kita, dimana program prioritas ini tertunda termasuk pada 2026,” ungkapnya.
Menatap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Fraksi PKS mendorong agar Pemkot Bogor mulai mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan di kawasan tersebut.
Selain itu, ia juga berharap adanya kemitraan kuat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pembiayaan pembangunan fisik, baik berupa underpass maupun flyover.
“Kami mendorong agar pada 2027 ada kekuatan APBD untuk pembebasan lahan, dan kita harapkan kemitraan dengan provinsi bisa membiayai persentase pembangunan fisiknya. Semoga program prioritas lainnya bisa teragendakan dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
