bogortraffic.coYOGYAKARTA— Langkah strategis guna menghadirkan tata kelola keuangan dan ekosistem pelayanan haji yang lebih modern terus dipacu.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi mengumumkan komitmen kerja sama makro di mana BPKH perkuat sinergi dengan Bank Muamalat melalui berbagai inisiatif transformasi bisnis dan integrasi sistem layanan hulu-ke-hilir bagi para jemaah.
Kepastian perluasan kolaborasi institusional ini disampaikan langsung oleh perwakilan kedua lembaga dalam sesi konferensi pers bersama jurnalis di Yogyakarta, Jumat (24/7/2026).
”Sinergi berkelanjutan antara BPKH dan Bank Muamalat ini diharapkan mampu melahirkan draf manfaat yang riil dan terukur. Ketika postur bisnis Bank Muamalat tumbuh semakin sehat dan kuat, maka draf kualitas pelayanan proteksi finansial kepada jemaah haji Indonesia otomatis akan semakin optimal,” urai Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, didampingi Deputi BPKH Juni Supriyanto dan Direktur Utama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Imam Teguh Saptono.
Harry menjelaskan, draf kolaborasi jangka panjang ini dirancang tidak hanya berorientasi pada aspek pelayanan ibadah semata, melainkan menyasar pada draf penguatan indikator bisnis perbankan syariah tanah air.
Rencana draf peta jalan komersial yang akan diakselerasi meliputi:
- Peningkatan Akuisisi: Mengoptimalkan draf penjaringan nasabah haji baru secara masif di berbagai daerah.
- Penguatan Likuiditas: Menjaga stabilitas draf ketahanan dana pihak ketiga (DPK) korporasi perbankan.
- Inovasi Pendapatan Baru: Meluncurkan berbagai ragam produk keuangan berbasis syariah untuk menciptakan draf sumber pendapatan baru (fee-based income).
Di sisi lain, manajemen Bank Muamalat siap mengimbangi draf kerja sama ini melalui pengembangan arsitektur layanan digital yang adaptif.
Sistem pendaftaran, pelunasan, hingga draf pemantauan saldo tabungan jemaah akan diintegrasikan secara real-time ke dalam satu ekosistem digital yang aman.
Langkah digitalisasi makro ini dinilai menjadi draf solusi mutlak untuk menjawab tantangan efisiensi birokrasi, sekaligus memberikan transparansi penuh bagi calon jemaah haji di seluruh pelosok nusantara.
