bogortraffic.com, PEKANBARU — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen penguatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, saat membuka Pekan Rakyat Lingkungan Hidup dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) 2026 yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Pekanbaru, Riau.
Langkah ini menyoroti pentingnya ruang kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil demi mewujudkan keadilan ekologis.
”Sinergi antara pemerintah, penegak hukum yang pro-lingkungan, dan elemen masyarakat merupakan kunci utama menggerakkan pemulihan lingkungan secara berkelanjutan,” kata Menteri Jumhur, Jumat (21/8/2026).
Guna mengatasi ancaman krisis karhutla, pemerintah mengerahkan komando terpadu lintas sektor yang dipimpin oleh Menko Polkam Djamari Chaniago.
Pengawasan ketat difokuskan pada deteksi dini serta pemadaman titik api (hotspot) secara kilat dengan mengerahkan tim gabungan Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api.
Menteri Jumhur memaparkan tantangan penanganan karhutla di lapangan saat ini:
- Kawasan Konsesi: Mayoritas pemilik konsesi dinilai semakin taat regulasi dalam menjaga hidrologi lahan gambut.
- Wilayah Open Access: Tantangan terbesar berada di lahan terbuka tanpa pemilik (open access) yang rentan akibat praktik pembukaan lahan tradisional.
- Penegakan Hukum & Pengawasan: Memperketat pengawasan korporasi, melayangkan peringatan tegas, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah di wilayah rawan.
KLH/BPLH mengajak seluruh pihak merapatkan barisan untuk memperkuat mitigasi karhutla di tingkat akar rumput dan mengawal terwujudnya masa depan Indonesia yang lebih hijau.
