bogortraffic.com, KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat kualitas pelayanan publik melalui optimasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa hasilnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor menembus angka 79,75 persen, melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat (75,50) dan nasional (75,90).
Hal tersebut ia ungkapkan di ajang Ekspose Implementasi SAKIP Kota Bogor bersama KemenPANRB di Balai Kota Bogor, Selasa (6/10/2026).
”Alhamdulillah, sepanjang tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor terus mengalami peningkatan, bahkan melebihi target. Target Kota Bogor itu 78,81 dan realisasinya 79,75,” ungkap Dedie Rachim.
Keberhasilan SAKIP juga selaras dengan penurunan angka kemiskinan di Kota Bogor yang kini berada di level 5,89 persen—jauh lebih rendah dibanding Jawa Barat (7,02 persen) dan angka nasional (8,47 persen).
”Tingkat kemiskinan Kota Bogor 5,89, Jawa Barat 7,02 dan nasional 8,47. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Kota Bogor menunjukkan hasil yang positif dari berbagai langkah kebijakan yang dilakukan sehingga berdampak pada masyarakat,” ucap Dedie Rachim.
Ia menjelaskan bahwa penekanan angka kemiskinan dicapai lewat dorongan investasi guna membuka lapangan kerja baru. Langkah ini turut memicu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor hingga mencapai 5,45 persen, mengungguli capaian Jawa Barat (5,32 persen) dan nasional (5,11 persen).
”Alhamdulillah, tren capaian Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Dan untuk indikator capaian makro kami mengimplementasikan pada visi misi,” ujarnya.
Dalam mewujudkan program ‘Bogor Beres’ dan ‘Bogor Maju’, Pemkot Bogor menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) untuk mengukur kinerja dan mengelola strategi secara komprehensif tanpa berfokus pada aspek keuangan semata.
”Sehingga keberadaan SAKIP menjadi penting dalam melaksanakan perencanaan, pengukuran, implementasi sampai pada evaluasi kinerja pada perangkat daerah. Jadi, kami melakukan inventarisasi apa yang perlu ditindaklanjuti agar sesuai perencanaan, kemudian pengukuran capaian dan dampak bagi masyarakat serta laporan kinerja dan evaluasi. Sehingga SAKIP juga membantu dalam penganggaran yang tepat sasaran,” ujar Dedie Rachim.
