bogortraffic.com, JAKARTA – Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong pelaksanaan reforma agraria bagi petani sawit tidak hanya berfokus pada legalitas tanah, melainkan juga diperkuat dengan akses ekonomi berbasis koperasi.
“Reforma agraria bukan hanya soal perjuangan untuk masalah tanahnya, tetapi juga menyangkut masalah access reform-nya,” kata Ferry dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Ferry mendorong petani sawit berhimpun dalam badan usaha koperasi agar mampu melakukan hilirisasi, seperti membangun fasilitas pengolahan crude palm oil (CPO) berskala 10 hingga 45 ton TBS per jam. Kementerian Koperasi bersama LPDB siap memfasilitasi inkubasi dan pembiayaannya.
Langkah ini diambil untuk menekan ketimpangan penguasaan lahan sawit nasional seluas 16 juta hektare, yang saat ini 52 persen di antaranya didominasi korporasi besar.
“Ketimpangan yang seperti ini yang oleh Presiden sekarang harus dibuat mekanismenya supaya masyarakat petani juga berhak untuk bisa menguasai tetapi juga didampingi manajemennya oleh Kementerian Koperasi,” katanya.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan pentingnya peran koperasi dalam mengelola tanah objek reforma agraria.
“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,” ujar Henry.
