Menko Polkam: Koperasi Bukan Sekadar Ekonomi tapi Stabilisator Desa

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan.

bogortraffic.com, BOGOR – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga stabilisator di tingkat desa. Bahkan, koperasi dianggap sebagai wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menetapkan tahun 2025 sebagai momentum kebangkitan gerakan koperasi. Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun ini mengusung tema “Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur.”

Bacaan Lainnya

“Hari Koperasi 2025 ini bisa menjadi momentum kebangkitan memori kolektif bangsa atas gagasan ekonomi Pancasila yang digagas dan diperjuangkan oleh Founding Fathers kita Bung Hatta melalui instrumen koperasi,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

Sejalan dengan visi besar tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Peluncuran ini secara simbolis digelar di Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kehadiran program ini menjadi sarana strategis untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk beberapa prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo.

Kopdes ini menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/kelurahan Merah Putih dengan bentuk koperasi yang didirikan baru, koperasi dari pengembangan, atau revitalisasi koperasi yang sudah ada.

Sumber pendanaan program Kopdes ini berasal dari APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya. Hingga 8 Mei 2025, telah terbentuk 9.835 koperasi dan pemerintah menargetkan pada 28 Oktober 2025, Koperasi Desa Merah Putih sudah diluncurkan secara menyeluruh.

Kemenko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pembentukan Kopdes ini, karena Koperasi desa merupakan jalan mewujudkan Indonesia adil dan makmur.

“Mari kita jadikan koperasi ini sebagai alat perjuangan, sebagai lembaga ekonomi yang berdaulat di negeri sendiri,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan