bogortraffic.com, BOGOR- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Hakim bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia ATR/BPN, Gunung Putri, Bogor, pada Rabu (2/10/2024) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran Mahkamah Agung (MA) dan beberapa Wakil Ketua MA, serta Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni.
Dalam sambutannya, Menteri AHY menyampaikan harapannya agar pelatihan ini dapat bermanfaat dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria dan menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan metodologi, silabus, dan kurikulum yang dibuat, pelatihan ini bisa tepat sasaran. Berbagai isu pertanahan ada yang spesifik dan ada yang bersifat universal,” ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya peningkatan administrasi pertanahan di masa depan.
Ia berharap agar semua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama terkait permasalahan pertanahan, termasuk dalam memaknai tanah negara dan mengatasi regulasi yang tumpang tindih.
“Kita tahu masih ada perbedaan pemahaman terkait sejumlah isu, termasuk bagaimana kita memaknai tanah negara dan lainnya. Mudah-mudahan dengan program pelatihan sertifikasi hakim ini, kita bisa lebih kompak dan solid dalam menangani isu-isu pertanahan yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 80 peserta, terdiri dari 61 hakim peradilan umum dan 19 hakim peradilan tata usaha. Kegiatan berlangsung selama 11 hari dengan metode mandiri dan tatap muka. Ketua MA, Muhammad Syarifuddin, secara resmi membuka pelatihan tersebut dengan menyampaikan harapannya bahwa program ini akan meningkatkan kompetensi hakim dalam menangani kasus pertanahan.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pelatihan sertifikasi hakim untuk peradilan umum dan peradilan tata usaha secara resmi saya nyatakan dibuka,” kata Muhammad Syarifuddin.
Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara lembaga peradilan dan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan agraria, serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi para hakim dalam mengatasi sengketa pertanahan di Indonesia.
