Kinerja 2026 Positif, Menkeu Purbaya Siapkan 5 Program Utama untuk Rencana Kerja 2027

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa jadikan capaian kinerja positif 2026 sebagai fondasi Rencana Kerja Kemenkeu TA 2027 untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan.

bogortraffic.com, JAKARTAKementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadikan capaian kinerja positif tahun 2026 sebagai fondasi utama dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran (TA) 2027.

Pijakan ini digunakan untuk memperkuat pengelolaan fiskal serta mendukung percepatan pembangunan nasional.

Bacaan Lainnya

​Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa hingga Semester I 2026, pendapatan negara berhasil terealisasi sebesar Rp1.459,4 triliun (tumbuh 21,3 persen yoy) dan belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun (tumbuh 18,2 persen yoy).

​“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027. Perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja dengan fokus pada program yang memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).

​Selain fiskal, tata kelola Kemenkeu mencatatkan capaian positif melalui penyelesaian 72,43 persen aduan debottlenecking, pencegahan penyelundupan 190,26 kg emas batangan, hingga penggunaan kecerdasan artifisial (AI) untuk pengawasan underinvoicing. Nilai kinerja organisasi Kemenkeu pun naik menjadi 113,9 pada Semester I 2026.

​Menghadapi tahun 2027, Kemenkeu menyiapkan lima program utama: Kebijakan Fiskal; Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Dukungan Manajemen. Kelimanya disiapkan untuk mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

​Langkah tersebut juga diperkuat transformasi digital melalui pengembangan Indonesia National Single Window, Coretax System, hingga Smart Customs and Excise System.

​“APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai shock absorber, mendukung agenda pembangunan, dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menkeu.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan