bogortraffic.com, JAKARTA- Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebanyak 154 SPPG akan didirikan di berbagai wilayah transmigrasi guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Kepala BGN Dadan Hindayana di Kompleks Kementerian Pertanian, Rabu (12/3).
Kolaborasi ini bertujuan untuk menyediakan akses makanan bergizi bagi masyarakat transmigrasi serta mendorong kemandirian pangan di daerah tersebut.
Menteri Iftitah menegaskan bahwa pendanaan pembangunan SPPG sepenuhnya ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan ini akan berasal dari masyarakat transmigrasi sendiri.
Ia menyebut, bahan baku yang digunakan untuk penyediaan makanan bergizi juga akan diambil dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dikelola oleh para transmigran.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap bahan makanan mentah, tetapi juga makanan yang telah diolah dengan baik untuk menunjang gizi seimbang. Oleh karena itu, SPPG nantinya akan dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi,” jelas Menteri Iftitah.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik inisiatif Kementerian Transmigrasi dalam membangun SPPG dan menegaskan bahwa pihaknya siap mengembangkan lebih banyak satuan pelayanan jika dibutuhkan.
Rencananya, BGN akan membangun hingga 1.542 unit SPPG yang akan berfungsi sebagai dapur umum dan pusat produksi makanan bergizi bagi masyarakat setempat.
“Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan dimulai, kami akan mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan kesiapan lokasi,” ujar Dadan.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri secara pangan serta memiliki standar pemenuhan gizi yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan mempercepat peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis lokal.
