bogor – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupaya mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembangunan dan rehabilitasi irigasi serta peningkatan jalan daerah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen ini ditegaskan oleh Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Sesaot di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (19/10/2025).
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, pelaksanaan Inpres ini harus melibatkan masyarakat lokal agar mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berpartisipasi dan merasakan langsung manfaat pembangunan,” kata Menteri Dody.
Di Kabupaten Lombok Barat, terdapat tiga jaringan irigasi yang memanfaatkan aliran dari Bendungan Meninting: DI Sesaot, Penimbung, dan Ketapang Orong.
Pekerjaan fisik ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi saluran dari bendungan tersebut agar distribusi air ke lahan pertanian lebih efisien.
Menteri Dody menjelaskan, Dalam pelaksanaannya memang ada penyedia jasa yang terlibat, namun kami memastikan masyarakat lokal juga dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pekerjaan.
Saat meninjau lokasi, Menteri Dody didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro. Mereka berdialog langsung dengan para petani penerima manfaat DI Sesaot.
Dalam diskusi tersebut, para petani mengutarakan kendala dan harapan mereka terhadap jaringan irigasi Sesaot.
Gubernur Iqbal mengapresiasi respons cepat Menteri PU dan mendorong para petani untuk ikut menjaga saluran irigasi.
“Jangan menunggu OP sepuluh tahun, lima tahun baru dirawat. Mana yang bisa dirawat sendiri, rawat. Kalau ada sedimentasi, habis banjir, sama-sama bantu dibersihkan. Supaya jangan menunggu sampai sedimentasinya tebal, baru dirawat,” katanya.
Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa kunjungan kerja Menteri PU ke Lombok merupakan tindak lanjut atas pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto agar program pembangunan dapat berjalan efektif.
Rehabilitasi jaringan irigasi Sesaot memiliki luas fungsional 16,78 hektar dengan panjang saluran primer 10,5 kilometer, saluran sekunder 56,41 kilometer, dan saluran suplesi 12,20 kilometer.
Diharapkan, rehabilitasi ini dapat meningkatkan indeks pertanaman dari 280 persen menjadi 300 persen.
Kegiatan rehabilitasi ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara Barat sejak 3 September hingga 13 Desember 2025 dengan durasi 170 hari kerja.
Kontraktor pelaksana adalah PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp4,11 miliar, dan per 19 Oktober 2025, progres fisiknya telah mencapai 57,9 persen.
