bogortraffic.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pengadaan tanah tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus mengikuti prosedur yang berlaku. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara International Conference on Social Impact Assessment yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
“Setiap langkah pengadaan tanah harus dilakukan secara hati-hati. Tidak boleh asal-asalan dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata AHY dalam pidatonya.
Ia menekankan bahwa proses pengadaan tanah harus memperhatikan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat, agar tidak terjadi konflik di lapangan.
Menurut AHY, pengadaan tanah sering menghadapi tantangan besar, terutama ketika berkaitan dengan proyek pembangunan jangka menengah dan panjang yang ditargetkan pemerintah. Ia menyoroti pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam proses ini untuk mendukung percepatan investasi di berbagai sektor pembangunan nasional.
“Contohnya, untuk pembangunan kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus. Jika proses ini tidak dilakukan dengan cepat dan tepat, akan memperlambat masuknya investasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran krusial dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa tanah yang digunakan bersih dari sengketa hukum atau tumpang tindih kepemilikan.
“Setiap kali kita melihat pembangunan, seperti jembatan, jalan, atau bendungan, perlu diingat bahwa Kementerian ATR/BPN bekerja memastikan tanahnya clean and clear,” ujarnya.
AHY juga berharap bahwa konferensi internasional ini menjadi wadah pertukaran informasi dan pengalaman antarnegara dalam menangani isu pengadaan tanah. Ia menekankan bahwa setiap wilayah memiliki dinamika tersendiri yang memerlukan pendekatan berbeda dalam menyelesaikan masalah terkait tanah.
Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara yang berbagi pandangan dan praktik terbaik terkait dampak sosial dalam proyek pengadaan tanah dan pembangunan infrastruktur.
