bogortraffic.com, KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerima kunjungan tim penilaian dan visitasi monitor evaluasi (monev) standar pelayanan informasi publik oleh Komisi Informasi (KI) Jawa Barat di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Senin (30/9/2024).
Kunjungan ini bertujuan untuk menilai kualitas pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bogor.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap penilaian ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kota Bogor.
“Harapan kami, penilaian ini bisa meningkatkan PPID Kota Bogor satu atau dua tingkat lebih baik,” ujar Hery.
Hery menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban badan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008.
Ia bahkan turut terlibat langsung dalam pengemasan dan penyampaian informasi publik.
“Ini adalah bagian dari pelayanan informasi dan tata pemerintahan,” tambahnya.
Menurut Hery, pelayanan informasi publik di Kota Bogor sudah berjalan baik. Bahkan, perangkat daerah seringkali menyediakan informasi sebelum ada permintaan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan kesiapan Pemkot dalam memberikan akses informasi yang cepat dan tepat.
Meskipun begitu, Hery juga menyoroti bahwa sedikitnya permintaan informasi tidak selalu berarti pelayanan yang kurang memadai.
“Bisa jadi warga merasa tidak memerlukan informasi tambahan karena sudah puas dengan layanan yang diberikan,” jelasnya.
Selama periode 2020 hingga 2024, sengketa informasi di Kota Bogor relatif sedikit, yang mencerminkan pengelolaan PPID yang transparan dan sesuai dengan UU KIP. Prestasi yang telah diraih pun cukup membanggakan. Pada tahun 2021, Kota Bogor memperoleh predikat ‘Cukup Informatif’ dan meningkat menjadi ‘Menuju Informatif’ pada tahun 2022-2023. Hery berharap, pada tahun 2024, Kota Bogor dapat meraih predikat tertinggi, yakni ‘Informatif’.
“Kami optimis bisa meraih predikat ‘Informatif’ pada tahun ini,” ungkap Hery.
Pemkot Bogor juga terus mengembangkan berbagai aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk dalam bidang kesehatan melalui aplikasi Bogor Smart Health (BSH).
Selain menyediakan informasi kesehatan, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur PPID untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi secara transparan.
Hery berharap masukan dari tim monev Komisi Informasi Jawa Barat dapat menjadi motivasi bagi Pemkot Bogor untuk lebih mengoptimalkan penerapan UU KIP.
“Masukan dari tim Monev akan menjadi semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengimplementasian UU Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya.
