bogortraffic.com, KOTA BOGOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memberikan penghargaan kepada Kota Bogor sebagai Daerah Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, kepada Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, pada kegiatan Diseminasi Hasil Penandaan, Pelacakan, dan Evaluasi Anggaran Intervensi Gizi, yang digelar di Green Forest Hotel, Selasa (25/11/2025).
Chaerul menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik dalam menurunkan angka stunting berdasarkan evaluasi nasional.
“Kemendagri mengadakan diseminasi terhadap penurunan angka stunting di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Hari ini kami juga memberikan penghargaan kepada lima kabupaten/kota yang berkinerja baik dari 197 kota/kabupaten untuk tahun 2024 (termasuk Kota Bogor),” jelas Chaerul.
Lebih lanjut, Chaerul menekankan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kemampuan pengendalian administrasi dan perencanaan yang kuat, terutama pada perangkat daerah yang terlibat dalam intervensi penanganan stunting.
“Tagging anggaran yang kita lakukan secara top-down bisa mengontrol sasaran bagi pemda dalam penanganan stunting. Bukan hanya biaya dukungan, tapi sasaran kepada masyarakat yang terdampak stunting maupun upaya pencegahannya,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun depan, peran camat dan lurah akan diperkuat untuk memastikan data yang lebih akurat di lapangan. Kota Bogor, menurutnya, merupakan salah satu daerah yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki kualitas pendataan.
“Memang ini harus dilakukan secara bersama-sama. Terutama komitmen kepala daerah dalam mendukung kinerja OPD,” jelasnya.
Pemkot Bogor Butuh Standar Data yang Lebih Seragam
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengungkapkan bahwa pemerintah daerah masih membutuhkan panduan yang lebih seragam dalam pelaksanaan program penurunan stunting.
“Kota Bogor juga kadang mengalami sedikit miss antara data yang kami punya dengan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) atau Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Data terakhir hasil bulan penimbangan bayi masih ada sekitar 1.491 anak stunting, namun data lain berbeda,” ungkap Jenal Mutaqin.
Meski demikian, Jenal menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada Pemkot Bogor sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya kolaboratif seluruh perangkat daerah.
“Harapan kami tentu dari diseminasi ini bisa tercipta data yang lebih bottom-up. Karena kami tidak hanya mendata balita, tetapi juga ibu hamil, bayi dua tahun, hingga calon pengantin,” pungkasnya.
Penghargaan ini memperkuat komitmen Pemkot Bogor dalam mengakselerasi penurunan stunting melalui penguatan data, intervensi gizi, dan sinergi lintas sektor.
