bogortraffic.com, KOTA BOGOR — Komisi II DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, menagih penjelasan terkait perjanjian kerja sama antara Perumda Trans Pakuan dan Kodjari dalam pengelolaan Biskita Transpakuan.
Hal ini terkait dengan rencana pemerintah pusat yang akan mengalihkan subsidi Biskita dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB), mengatakan transparansi pengelolaan ini sangat penting agar pihaknya bisa memahami rincian pembagian keuntungan antara Kodjari dan Perumda Trans Pakuan.
“Dulu Perumda Trans Pakuan ingin menjadi operator Biskita, namun kini dikelola Kodjari,” ujarnya.
ASB juga mengungkapkan bahwa saat ini unit bus Biskita Transpakuan dimiliki oleh Kodjari. Dengan adanya pengalihan subsidi ke Pemkot Bogor, dikhawatirkan keuntungan hanya akan diterima oleh Kodjari, bukan Perumda Trans Pakuan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor.
“Kami ingin APBD yang dikeluarkan kembali ke kita. Selama lebih dari 10 tahun, Perumda Trans Pakuan, atau yang sebelumnya bernama PDJT, belum memberikan kontribusi nyata,” tambah ASB.
Anggota Komisi II DPRD lainnya, Devie Prihatini Sultani, juga menyoroti proyeksi pendapatan Perumda Trans Pakuan pada 2025.
Menurut Devie, jika Perumda Trans Pakuan dapat mengelola Biskita Transpakuan sejak awal, perusahaan bisa memberikan kontribusi lebih besar, baik bagi keuangan perusahaan maupun pendapatan asli daerah Kota Bogor.
Devie menjelaskan, berdasarkan proyeksi yang ada, Perumda Trans Pakuan diperkirakan dapat meraih laba bersih sekitar Rp743 juta pada 2025. Namun, dari jumlah tersebut, Rp500 juta akan digunakan untuk membayar utang gaji eks-karyawan PDJT, hanya menyisakan Rp243 juta untuk gaji karyawan yang ada saat ini.
Melihat tantangan ini, Devie menekankan pentingnya keseriusan manajemen dalam mengelola Perumda Trans Pakuan secara optimal.
“Harus serius, optimis, dan transparan. Kami tidak ingin lagi mendengar janji tanpa hasil, sementara keuntungan justru dinikmati pihak lain,” tegasnya.
