bogortraffic,com, JAKARTA- Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi kabar mengenai pembentukan 46 kementerian dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Jumlah ini merujuk pada mitra DPR untuk periode 2024-2029.
“Jadi begini, saya masih mau hitung finalisasinya, jumlahnya berapa. Tetapi jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46 Kementerian),” ujar Dasco saat ditemui di Gedung Nusantara III, Jakarta, pada Jumat (11/10/2024).
Dasco menjelaskan bahwa pemecahan beberapa kementerian yang ada saat ini menjadi salah satu alasan meningkatnya jumlah kementerian. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan fungsi kementerian dan lebih fokus pada janji kampanye Prabowo, termasuk implementasi 17 program aksi.
“Sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo, yaitu asa cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru,” ungkap Dasco.
Dia juga menambahkan bahwa dalam penyusunan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR, terdapat komunikasi yang intens dengan pemerintahan baru. “Sementara komisi yang ada itu akan menyesuaikan dengan kementerian yang akan menjadi mitra. Nah sehingga hari ini kita masih koordinasi untuk finalisasi dengan juga calon pemerintahan yang baru,” jelasnya.
Bocoran Susunan Kementerian di Era Prabowo Subianto
Berikut adalah bocoran susunan kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran:
Kementerian:
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Transmigrasi
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian BUMN
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
- Kementerian UMKM
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
- Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Pendidikan Tinggi
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Kementerian Hukum
- Kementerian HAM
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kementerian Koordinator:
- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
- Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
Dengan rencana ini, pemerintahan baru diharapkan dapat lebih fokus dan responsif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, serta memastikan bahwa program-program kerja berjalan dengan efektif.
