bogortraffic.com, JAKARTA — Maraknya penyebaran hoaks kembali menjadi sorotan publik dan media dalam diskusi Klub Jurnalis Ekonomi (KJEJ) yang digelar di Tazawa Resto, Senayan, Jakarta.
Salah satu hoaks terbaru yang menjadi perhatian adalah isu viral terkait kapal JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana yang diklaim milik mantan Presiden Joko Widodo dan istrinya, serta dituduh mengangkut nikel dari Raja Ampat.
Narasi tersebut telah dikonfirmasi sebagai hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui laman resminya, komdigi.go.id.
“Hoaks adalah masalah besar Indonesia. Ia bukan hanya menyesatkan opini publik, tetapi juga mengganggu iklim investasi, termasuk sektor strategis seperti maritim yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo,” tegas Algooth Putranto, Koordinator Riset Satgas Anti Hoaks PWI Pusat dan Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara.
Algooth menjelaskan bahwa hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana adalah contoh nyata disinformasi berlapis yang berpotensi memicu keresahan publik. Narasi yang menyebut kedua kapal itu milik Jokowi dan digunakan untuk mengangkut nikel dari Raja Ampat telah dibantah dan terbukti keliru.
“Faktanya, kapal-kapal itu milik perusahaan swasta dan tidak ada kaitannya dengan mantan presiden. Verifikasi dilakukan oleh Bisnis.com melalui dokumen resmi dan juga Kompas.com lewat situs pelacakan Vesselfinder.com, yang menunjukkan kapal tersebut beroperasi di Kalimantan, bukan di Raja Ampat,” kata Algooth.
Presiden Jokowi sendiri telah membantah klaim tersebut dalam pernyataan singkatnya di Solo, “Banyak kok tulisan (Jokowi) di truk, biasa aja. Tapi jangan diplintir jadi milik saya,” ujarnya seperti dikutip media.
Faisal Rachman, Pemimpin Redaksi Periskop.id, menyampaikan bahwa hoaks seperti ini memiliki dampak riil terhadap keputusan bisnis dan investasi asing.
“Pernah ada calon investor dari Tiongkok yang menunda investasinya setelah membaca hoaks terkait sektor industri di Indonesia. Ini membuktikan bahwa hoaks bisa langsung menghambat realisasi investasi,” jelas Faisal.
Ketua KJEJ, Windarto, turut menyoroti peran media dalam menghadapi hoaks. Ia mengkritik media yang hanya mengejar klik tanpa proses verifikasi, namun juga mengapresiasi media yang melakukan kerja jurnalistik serius.
“Kompas dan Bisnis Indonesia layak diapresiasi karena menyajikan laporan klarifikasi dengan data akurat dari laporan tahunan perusahaan, situs resmi, dan sistem pelacakan kapal,” ucap Windarto.
Diskusi tersebut menyepakati bahwa hoaks adalah musuh bersama yang hanya bisa diberantas melalui sinergi lintas sektor — dari regulator, akademisi, media, hingga masyarakat sipil.
“Langkah klarifikasi dari perusahaan pemilik kapal, pernyataan Presiden, dan penetapan resmi dari Komdigi adalah bentuk respons cepat yang tepat. Sekarang giliran publik yang harus lebih cerdas menyaring informasi,” tutup Algooth.
Sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi nasional, sektor maritim sangat rentan terhadap gangguan opini publik yang salah arah. Oleh sebab itu, melindungi sektor ini dari hoaks bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga soal keberlangsungan pembangunan nasional.
