bogortraffic.com,BOGOR – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay, mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan terhadap industri perhotelan dan restoran. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang membatasi anggaran perjalanan dinas serta rapat di hotel dan restoran menyebabkan penurunan drastis dalam pemesanan.
“Kami terkena penghematan hingga 50 persen. Saat ini belum ada pembatalan pemesanan, tetapi pemesanan belum terjadi karena imbauan efisiensi sejak Oktober,” ujar Yuno di STP Bogor, Sabtu (15/2/2025).
Dampak dari kebijakan ini mulai terasa sejak November–Desember 2024, dengan penurunan jumlah kegiatan rapat pemerintah sekitar 30-40 persen.
Sementara saat itu sektor perhotelan masih terbantu oleh libur sekolah dan nasional, kondisi pada Januari–Februari 2025 dinilai lebih mengkhawatirkan.
“Biasanya Maret mulai ada pemulihan, tetapi tahun ini kemungkinan besar tidak akan terjadi,” tambahnya.
Lebih jauh, Yuno menyoroti tantangan yang dihadapi pengusaha, termasuk kewajiban membayar gaji dan tunjangan hari raya (THR) bagi karyawan. Jika kondisi ini terus berlanjut dan pasar dari pemerintah tidak kembali, ia memperingatkan kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pasca-Lebaran.
Untuk mengatasi dampak kebijakan tersebut, PHRI berupaya berdialog dengan pemerintah agar efisiensi anggaran lebih difokuskan pada sektor lain, seperti perjalanan luar negeri atau pengadaan mobil dinas, tanpa mengorbankan industri perhotelan dan restoran.
“Kami memahami tujuan pemerintah untuk berhemat, tetapi kebijakan ini kurang tepat karena sektor ini memiliki rantai ekonomi luas yang melibatkan banyak UMKM dan pemasok,” jelas Yuno.
Ia juga membandingkan kondisi saat ini dengan dampak pandemi COVID-19, menekankan bahwa perubahan pasar tidak bisa terjadi secara instan tanpa dukungan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlangsungan industri perhotelan dan restoran.
