PPDB Tingkat SMA Kota Bogor, Pemkot Bakal Bantu Warganya Fasilitasi ke KCD Wilayah II

Pj Walikota Bogor, Hery Antasari (Dok. Istimewa)

bogortraffic.com, BOGORPj WaliKota Bogor, Hery Antasari, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak akan lepas tangan dalam membantu warganya yang mengikuti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA. Meski kewenangan berada di tangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II, Pemkot Bogor akan tetap memberikan dukungan penuh.

“Kalau tingkat SMA memang kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui KCD Wilayah II, tetapi tentu pemerintah kota tidak akan lepas tangan membantu warganya yang akan melaksanakan PPDB SMA,” ujar Hery Antasari pada Sabtu (22/6/24).

Berita Lainnya

Hery menjelaskan bahwa isu-isu yang muncul secara kasuistis selalu disampaikan dan dicarikan solusinya dengan pihak provinsi melalui KCD Wilayah II. Dia bahkan berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) provinsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

“Bahkan, saya langsung ke Kadisdiknya karena saya orang provinsi, saya manfaatkan network dan hubungan baik dengan Pak Kadis. Saya kira ada perbaikan dibandingkan dengan tahun lalu, baik SMA, terutama SD dan SMP. Kalau SMA, informasi dari KCD sudah banyak respon terhadap isu-isu yang terjadi di tahun lalu,” kata Hery.

Selain itu, Hery mengakui bahwa ketidakpuasan pasti terjadi di masyarakat, namun pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui helpdesk PPDB Kota Bogor maupun Provinsi.

“Karena kami menyiapkan helpdesk PPDB. Berkaitan dengan dokumen kependudukan kami lebih siap, sudah ada verifikasi dan validasi lebih awal. Kami sudah membuat tim untuk mitigasi agar bisa diminimalisir, seperti KK palsu, zonasi juga diperluas untuk SMP, dan lain-lain,” ujarnya.

Hery menyadari bahwa selama masih ada ketidakseimbangan antara jumlah kelas, sekolah, dan jumlah lulusan, akan selalu ada masalah-masalah seperti ketidakpuasan. Namun, ia menekankan pentingnya mencari solusi bersama dengan niat baik, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Ia juga berpendapat bahwa sekolah tidak harus selalu di sekolah negeri atau dekat dengan rumah, karena pemerintah secara bertahap telah memeratakan kualitas pendidikan dan membangun sekolah baru.

“Mari kita ubah mindset bahwa sekolah harus di sekolah negeri. Sekolah swasta dan pesantren pun sudah sangat baik,” kata Hery.

Terkait wacana pengalihan kewenangan SMA dan perubahan sistem zonasi, Hery mengatakan bahwa jika itu menjadi aspirasi masyarakat Kota Bogor, ia akan menyampaikannya ke pemerintah pusat, meskipun kebijakan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

“Secara konseptual zonasi ini baik untuk pemerataan kualitas dan pemerataan guru dan tenaga pengajar, tetapi perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi dan merata di semua daerah. Ini menjadi PR di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kota dan kabupaten yang luas,” jelas Hery.

Sementara itu, Hery menambahkan bahwa Pemkot Bogor hanya bisa mengusulkan penambahan SMA. Pihaknya telah mengusulkan dua SMA sambil mencari solusi, misalnya menambah jumlah kelas atau ruang kelas atau menambah jumlah siswa setiap kelasnya dengan memenuhi standar Dapodik.

“Untuk SMP, kita akan terus menambah. Tahun ini kita akan menambah dua SMP di wilayah kecamatan yang warganya banyak. Mudah-mudahan secara bertahap bisa memenuhi kebutuhan saat ini,” harapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan