bogortraffic,com, ACEH – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur permanen dilakukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan di lapangan akibat keterbatasan struktur sementara.
Hal tersebut Ia ungkapkan saat mendampingi Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M Daud meninjau Jembatan Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Rabu (21/1).
Kunjungan tersebut sekaligus menandai dimulainya pembangunan permanen delapan jembatan dan penanganan 30 titik longsor pada ruas jalan di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Menteri PU juga mengatakan Langkah ini merupakan bagian dari percepatan pemulihan konektivitas antarwilayah guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi logistik, meskipun sejumlah daerah masih berada dalam tahap tanggap darurat.
“Kita mulai pembangunan permanen beberapa jembatan dan penanganan longsoran di beberapa titik di Aceh. Kita percepat walaupun masih tahap tanggap darurat karena sebagian yang lewat sudah macet, kita tidak bisa mengontrol 100% tonase kendaraan. Kalau tidak dipercepat, pembatasan kendaraan berat akan terus menimbulkan persoalan di lapangan, karena masyarakat juga butuh logistik,” ujar Menteri Dody.
Delapan Jembatan dan 30 Titik Longsor Ditangani
Pada Januari 2026, Kementerian PU mulai menangani delapan jembatan secara permanen di Aceh, yakni Jembatan Krueng Meureudu, Jembatan Krueng Tingkeum, Jembatan Teupin Mane, Jembatan Ulee Langa, Jembatan Krueng Beutong, Jembatan Pelang, Jembatan Mengkudu I, dan Jembatan Pante Dona.
Selain pembangunan jembatan, Kementerian PU juga akan menangani 30 titik longsoran yang tersebar di sejumlah ruas jalan strategis, antara lain Bireuen–Batas Kota Bireuen/Bener Meriah, Batas Bener Meriah–Aceh Tengah–Kota Takengon, Sp. Uning (Batas Kota Takengon)–Uwaq (Km 370), Batas Aceh Tengah–Gayo Lues–Blangkejereng–Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara, Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara–Kutacane, Genting Gerbang–Nagan Raya, serta Pameu–Genting Gerbang.
Pembangunan jembatan permanen tersebut dirancang untuk menggantikan struktur sementara sekaligus meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana di masa mendatang.
“Untuk pembangunan satu jembatan permanen diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 8–9 bulan. Karena ini jembatan permanen untuk masyarakat, sehingga kita bangun dengan perhitungan teknis yang matang agar aman, andal, dan berkelanjutan,” tambah Menteri Dody.
Skema Bertahap dan Prioritas Konektivitas
Khusus untuk Jembatan Krueng Tingkeum, Kementerian PU menyiapkan skema pembangunan bertahap dengan tetap memfungsikan jembatan sementara selama proses konstruksi berlangsung.
“Di lokasi ini akan ada jembatan permanen dan jembatan sementara. Ke depan, setelah seluruh penanganan selesai, masyarakat akan memiliki beberapa alternatif jalur sehingga kemacetan dapat terurai secara bertahap,” jelas Menteri Dody.
Secara keseluruhan, Kementerian PU akan menangani pembangunan permanen 20 unit jembatan dan 68 titik longsoran di Aceh. Seluruh pekerjaan tersebut ditargetkan dilaksanakan secara bertahap hingga Juni 2026.
Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan jembatan menjadi prioritas utama pada tahap awal pascabencana guna memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo jelas, tidak boleh ada satu pun kabupaten dan kota yang terputus konektivitasnya. Karena itu seluruh jembatan nasional kita percepat penanganannya agar logistik dan mobilitas masyarakat tetap berjalan,” tandas Menteri Dody.
Kementerian PU akan terus mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatera melalui koordinasi lintas sektor. Setelah masa tanggap darurat berakhir, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar akan terus dilanjutkan demi mendukung pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat.
