bogortraffic.com, NIAS – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara melalui tiga program intervensi terintegrasi bagi 178 pengusaha UMKM di Kepulauan Nias, yang meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, dan Nias Barat.
Melalui Deputi Bidang Kewirausahaan, ketiga program tersebut difokuskan pada perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas produksi, dan perluasan akses pasar guna membantu pengusaha UMKM memulihkan kegiatan usaha sekaligus meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.
Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Utama Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim, mengatakan pendekatan yang dilakukan tidak sebatas memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun ekosistem kewirausahaan yang tangguh, adaptif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
“Kementerian UMKM ingin membangun wirausaha yang tidak hanya tangguh menghadapi krisis, tetapi juga mampu beradaptasi dan menangkap peluang pertumbuhan baru di pasar nasional maupun digital,” ujar Arif saat membuka kegiatan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Nias, Selasa (20/10/2026).
Arif menjelaskan, kehadiran Kementerian UMKM di Kepulauan Nias merupakan bagian dari upaya memastikan pengusaha UMKM terdampak bencana dapat kembali menjalankan usahanya, meningkatkan produktivitas, serta memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkembang.
“Langkah ini diambil guna memastikan wirausaha lokal tidak hanya bangkit dari dampak bencana, tetapi juga memiliki fondasi bisnis yang tangguh, produktif, serta berdaya saing secara berkelanjutan,” katanya.
Program pertama, Perluasan Akses Pembiayaan Wirausaha, menyasar 58 pengusaha UMKM bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan Bank Sumut untuk meningkatkan literasi keuangan serta kesiapan modal.
“Dalam pilar ini, para peserta dibekali pemahaman mendalam untuk memenuhi kualifikasi serta persyaratan lembaga jasa keuangan,” ujar Arif.
Program kedua, Peningkatan Kapasitas Produksi, diikuti 63 pengusaha UMKM bersama Universitas Nias untuk mengasah kemampuan manajerial dan efisiensi operasional. Sementara program ketiga, Perluasan Akses Pasar Wirausaha, melibatkan 57 pengusaha UMKM guna memperluas jaringan kemitraan digital dan pengadaan pemerintah.
“Pengusaha UMKM didorong untuk masuk ke dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-Katalog dengan memperhatikan penetapan harga, kualitas produk, kelengkapan informasi, dan kecepatan layanan,” kata Arif.
Ia menegaskan, keterhubungan antara pembiayaan, produksi, dan pemasaran menjadi kunci pemulihan usaha berkelanjutan di Kepulauan Nias melalui kolaborasi erat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.
