bogortraffic.com, SUKABUMI – Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional terus digalakkan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, seperti yang berlangsung dalam audiensi antara Kementan dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Rabu (15/5/2025) di Pendopo Sukabumi.
Audiensi ini diinisiasi oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Dr. Leli Nuryati, dan dipimpin oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman.
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya percepatan realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi sebagai bagian dari strategi besar ketahanan pangan nasional.
“Swasembada pangan bukan hanya target, tapi bagian dari kedaulatan bangsa. Semua pihak harus bekerja cepat, tepat, dan turun langsung ke lapangan,” tegas Mentan.
Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu wilayah fokus Kementan. PVTPP ditunjuk sebagai penanggung jawab program pengawalan LTT di wilayah ini.
Menurut Dr. Leli Nuryati, pihaknya telah aktif mendampingi program tanam sejak tahun 2024, khususnya di wilayah selatan Sukabumi yang memiliki medan geografis menantang.
“Capaian PAT tahun lalu melampaui target meskipun banyak kendala teknis,” ujarnya.
Sejak Maret 2025, tim PVTPP intens melakukan monitoring harian dan mendorong percepatan tanam di Sukabumi. Namun, tantangan infrastruktur menjadi hambatan utama, terutama setelah bencana alam beruntun yang terjadi sejak akhir 2024.
Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengungkapkan bahwa dari 47 kecamatan, 39 terdampak signifikan oleh bencana alam seperti longsor dan banjir.
“Puluhan hektar sawah hilang, irigasi tertutup sedimentasi, dan hulu sungai kritis akibat hutan gundul,” ungkapnya.
Upaya perbaikan sementara telah dilakukan, namun terbatas oleh anggaran, termasuk karena adanya pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pekerjaan umum. Keterbatasan bahan bakar dan alat berat juga menghambat rehabilitasi infrastruktur pertanian.
Kabid Sarana Dinas Pertanian, Deni Ruslan, menyebut bahwa pengelolaan irigasi berada di bawah tiga kewenangan: kabupaten, provinsi, dan pusat melalui BBWS. Banyak irigasi pompa tidak efektif karena berada di lokasi tanpa sumber air memadai. Selain itu, minimnya operator alsintan dan ketersediaan solar menjadi persoalan tersendiri.
Sementara itu, Kabid Sumberdaya Ekonomi Dinas Ketahanan Pangan, Dety Setiawati, menekankan perlunya sinkronisasi data antara penyuluh, Mitra Cai, dan P3A agar perencanaan tanam lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
“Kami mendukung realisasi target LTT, bahkan ada potensi perluasan dari lahan bera,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan menyusun dan mengirimkan surat resmi ke Menteri Pertanian dan Menteri PUPR. Surat ini akan disertai dokumen pendukung seperti:
- Data kerusakan pasca-bencana
- SK status bencana dari BNPB
- Surat ketidaksanggupan fiskal dari BPKD
- Kajian teknis dari Dinas Pertanian dan Dinas PU
Tujuannya, untuk mengajukan dukungan anggaran pusat guna rehabilitasi infrastruktur pertanian dan irigasi. Di sisi lain, Kementan membuka peluang pengusulan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) melalui Ditjen PSP, seperti traktor roda dua (TR2), untuk mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP) tanpa membuka lahan baru.
Sinergi antara pusat dan daerah menjadi modal utama dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan terintegrasi, validasi data yang presisi, serta kebijakan yang pro-petani, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
