bogortraffic.com, BOGOR – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto genap menginjak usia satu tahun.
Sejumlah pengamat menilai, salah satu isu sentral yang coba ditunjukkan pemerintah adalah komitmen serius dalam memberantas korupsi.
Executive Director Next Indonesia, Christiantoko, menyoroti hal ini dalam acara Katadata Policy Dialogue bertema ‘Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics’, di Plaza Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).
Christiantoko menyebut, salah satu bukti komitmen pemerintah adalah agenda penyerahan uang sitaan kasus CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan senilai Rp 13,2 triliun.
“Korupsi ini berusaha untuk dilakukan atau diberantas,” kata Christiantoko.
Ia menyoroti pernyataan Presiden Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan tersebut. Namun, ia perlu melihat komitmen Prabowo dalam membuktikan pernyataannya di masa mendatang.
“Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia tidak pandang bulu. (Tapi) kita tidak bisa menilai sekarang, apakah Presiden memenuhi apa yang diucapkan atau tidak,” katanya.
Di sisi lain, Christiantoko juga menilai pemerintah dalam setahun pertama tengah berupaya mengatasi kebocoran keuangan negara secara menyeluruh.
Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, berpandangan bahwa pemerintah perlu mengefektifkan birokrasi di masa pemerintahan setelah berjalan satu tahun ini. Terlebih, menurutnya saat ini terdapat banyak pemecahan.
“Jadi birokrasi krusial itu maksudnya bagaimana sekarang mengefektifkan birokrasi,” kata dia.
Siti Zuhro juga menyarankan agar adanya keterlibatan pemerintah daerah terkait program-program populis pemerintah.
Langkah ini perlu dilakukan agar program besar tersebut bisa berjalan baik.
“Harus ada keterlibatan secara bottom-up supaya terjadi balance (keseimbangan). Kita seringnya berasumsi bahwa desa-daerah itu tidak cakap, padahal tidak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyoroti gemuknya pemerintahan saat ini.
Ia menyarankan eksekutif untuk mengkaji apakah gemuknya pemerintahan dapat menyokong target Indonesia Emas 2045 atau tidak.
“Mungkin eksekutif perlu memikirkan dulu lah apakah bila pemerintahan yang banyak ini memang dibutuhkan atau tidak untuk menunjang program-program strategis astacita,” tutup Arya.
