bogortraffic.com, MANOKWARI – Tim 8 Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga (Unair) menggelar aksi sosial dengan melakukan survei kesehatan air minum rumah tangga (SKAM RT) berbasis sistem informasi geografis (GIS) di Kampung Bowi Subur, SP6.
Langkah ini dilanjutkan dengan pembangunan titik sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih layak pakai di wilayah tersebut.
Sebelumnya, warga Kampung Bowi Subur terpaksa menggunakan air sungai atau air sumur yang berwarna kuning untuk kebutuhan sehari-hari. Penentuan lokasi pengeboran dilakukan melalui pemetaan cermat serta musyawarah bersama kepala kampung guna memastikan asas manfaat dan menghindari potensi konflik sosial.
Salah seorang warga Kampung Bowi Subur, Ishak Krey, mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran program bantuan sumur bor tersebut.
“Saya sekeluarga merasa terbantu dengan adanya sumur bor karena di sini airnya kuning dan harus mengambil sungai di belakang untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya air kami juga bisa menyediakan kamar mandi untuk petani yang biasanya menyelep padi di belakang rumah, jadi tidak bingung kalau harus BAB/BAK, tidak perlu lari ke kali lagi,” ujarnya pada (9/8/2026).
Program bantuan air bersih di wilayah transmigrasi ini sejalan dengan fokus pemerintah pusat dalam memperluas pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok daerah. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI 2026 turut menekankan masifnya pembangunan titik air desa.
“Tahun ini, di 8 bulan pertama tahun 2026, sudah 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pemenuhan fasilitas dasar bagi masyarakat.
“Air bersih ini sumber hidup. Tanpa air bersih kita semua sulit untuk hidup,” tegas Menko AHY (17/9/2026).
Sementara itu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menambahkan bahwa program pendampingan di kawasan transmigrasi harus memberikan dampak keberlanjutan yang nyata.
“Kita harus memikirkan bagaimana anggaran ini memberikan multiplier effect yang maksimal,” ujar Mentrans (28/4/2026).
