bogortraffic.com, BOGOR – Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyoroti fenomena perundungan terhadap foto dan video Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas yang beredar luas di media sosial. Ia menilai tindakan mengunggah dan merundung seseorang yang sedang makan sebagai perilaku yang tidak etis dan melanggar privasi.
Lukmanul Hakim mengatakan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, terlebih subjek dalam video adalah seorang pejabat negara.
“Menyebarluaskan orang sedang makan itu pelanggaran privasi. Terlebih subjeknya seorang pejabat negara,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (24/12).
Menurut Lukmanul, fenomena perundungan yang telah masuk ke ruang privat seseorang sangat mengkhawatirkan. Ia mengaku merasa risi apabila perilaku semacam itu dibiarkan terus berulang dan dianggap sebagai hal yang wajar di ruang publik.
Ia menilai, jika perundungan semacam ini terus dibiarkan, maka standar etika masyarakat akan semakin menurun.
“Ketika ini dibiarkan, bisa berulang dan dianggap menjadi hal biasa, sehingga menghilangkan etika di ruang publik,” ujarnya.
Lukmanul Hakim juga menegaskan bahwa tindakan merundung dengan menyebarkan konten pribadi tidak dapat dibenarkan dengan dalih kebebasan berpendapat.
“Itu merupakan cara murahan yang digunakan untuk mendegradasi citra seseorang termasuk tokoh,” ucapnya.
Diketahui, peristiwa ini bermula dari unggahan akun Instagram Sate Tubaka yang membagikan video Zulkifli Hasan sedang makan dalam suasana santai saat berada di Aceh. Unggahan tersebut disebut sebagai bentuk apresiasi pemilik rumah makan kepada Zulhas.
Namun, konten tersebut kemudian berkembang menjadi sasaran serangan netizen. Sejumlah warganet melontarkan kritik hingga caci maki yang meluas di berbagai platform media sosial.
Video tersebut diambil saat Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan berada di Aceh untuk meninjau langsung kondisi korban bencana banjir dan tanah longsor. Alih-alih fokus pada agenda kemanusiaan, potongan video tersebut justru dijadikan bahan perundungan oleh sebagian warganet.
Lukmanul Hakim berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta tetap menjunjung tinggi etika, terutama terhadap ruang privat seseorang. Ia menekankan bahwa kritik terhadap pejabat publik seharusnya dilakukan secara beradab dan proporsional, bukan dengan merundung atau menyerang aspek pribadi yang tidak relevan.
