bogortraffic.com, KOTA BOGOR – Pemerintah Kota Bogor hingga saat ini belum menentukan lembaga atau instansi yang akan mengelola Program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Pakuan. Kebijakan pengelolaan ini masih dalam proses pengkajian oleh Pemkot Bogor.
Pemkot Bogor sedang mempertimbangkan apakah keputusan pengelolaan Biskita Trans Pakuan akan diberikan melalui penugasan langsung atau melalui proses beauty contest.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, mengatakan bahwa Perumda Transportasi Pakuan (PTP), BUMD milik Kota Bogor di bidang transportasi, belum tentu menjadi pihak yang akan mengelola program ini. Jika melalui proses beauty contest, maka PTP harus bersaing dengan operator lainnya.
“Akan kami kaji apakah penugasan atau beauty contest. Kalau penugasan berarti (ditunjuk) langsung dari kami. Kalau beauty contest dulu PTP akan bersaing dengan operator lainnya untuk pengelolaan,” ujarnya kepada Radar Bogor.
Syarifah menjelaskan bahwa terdapat dua opsi pembiayaan operasional Biskita Trans Pakuan pasca penyerahan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2025 mendatang. Opsi pertama adalah subsidi melalui APBD, sehingga kebutuhan pendapatan biaya akan dihitung dan menjadi beban pemerintah.
Opsi kedua adalah konsep yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu biaya penyelenggaraan transportasi. “Kalau yang dilakukan Provinsi Jabar yaitu biaya penyelenggaraan transportasi. Tidak dihitung subsidi, pokoknya biayanya berapa itu dibiayai APBD ditempatkan di Dishub. Kalau ada pendapatan iklan atau tarif, masuk ke kas pendapatan daerah lain-lain,” jelasnya.
Syarifah menyebut hal ini masih dalam pembahasan Pemkot Bogor bersama DPRD. Namun, ia memastikan tidak akan ada peningkatan tarif Biskita Trans Pakuan pasca peralihan tersebut.
“Tarif ongkos sebetulnya Rp 8 ribu. Tapi kami kasih Rp 4 ribu. Jadi ada subsidi. Itu tidak mungkin kami kembalikan ke awal. Makanya harus ada biaya dari pemerintah,” ucapnya.
