bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Azwar Anas, menyoroti tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.
Ia menilai persoalan kemiskinan bukan sekadar melemahnya kondisi ekonomi masyarakat, tetapi berkaitan erat dengan pemenuhan berbagai hak dasar yang seharusnya diterima oleh warga.
“Mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga permodalan bagi UMKM,” kata dia.
Azwar turut menyoroti data yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Bogor termasuk yang tertinggi di Indonesia. Menurutnya, kemiskinan merupakan problem kompleks dan bersifat multidimensi yang telah berlangsung dari tahun ke tahun.
”Sehingga perlu perhatian banyak pihak dan menjadi prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa sejumlah kebijakan dan program dari tingkat nasional hingga daerah telah dijalankan dan mampu menurunkan angka kemiskinan. Namun, tren penurunan disebut semakin melambat. Di saat yang sama, risiko warga kembali jatuh miskin dinilai masih sangat tinggi.
Menurut Azwar, sejumlah persoalan masih menjadi penghambat pengentasan kemiskinan, mulai dari cakupan dan kualitas layanan bantuan sosial yang belum maksimal hingga kesenjangan kesejahteraan yang masih lebar. Selain itu, dinamika global dan perubahan iklim juga memperparah kerentanan ekonomi rumah tangga miskin.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa prioritas penanganan kemiskinan di setiap desa harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah yang berbeda. Indikator kemiskinan menurutnya mencakup dimensi yang lebih luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, hingga ketahanan pangan.
Karena itu, ia menyarankan agar ada intervensi dinas terkait untuk memastikan indikator tersebut menjadi prioritas dalam rencana intervensi pemerintah daerah.
“Langkah Strategis Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bogor bisa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pertanian, perikanan dan peternakan,” katanya.
Azwar juga meminta pemerintah daerah untuk lebih aktif mendorong program pemberdayaan ekonomi serta mempercepat kebijakan pengentasan kemiskinan, baik melalui program tingkat kabupaten maupun yang berasal dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial harus tepat sasaran dan disertai peningkatan akses pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
”Memperluas akses layanan BPJS kesehatan, penguatan infrastruktur wilayah, perlindungan sosial, pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Selain itu sinergi antar-sektor dalam penanganan kemiskinan melalui kolaborasi berbagai dinas (sosial, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertanian) dan kelompok usaha masyarakat,” ucapnya.
Sebagai contoh intervensi, ia menegaskan bahwa program seperti subsidi kesehatan melalui PBI, bantuan pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pelatihan usaha produktif, hingga pembinaan UMKM dan kelompok usaha bersama (KUBE) perlu diperkuat dan diperluas.
“Semua strategi tersebut memerlukan komitmen dan kolaborasi berkelanjutan dari pemerintah,” tuturnya.
