Pj. Bupati Bogor Mengevaluasi Serapan Anggaran APBD yang Masih Minim

Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu pimpin apel hari pertama kerja usai libur Lebaran 1445 Hijriah. (Foto: Dok Instagram @kabupaten.bogor)

Bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR – Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menyoroti minimnya serapan anggaran APBD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, saat memimpin apel hari pertama kerja usai libur Lebaran 1445 Hijriah.

Dalam apel yang digelar di Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa, Asmawa mengungkapkan bahwa dari total APBD tahun anggaran 2024 senilai Rp10 triliun, serapan anggaran masih belum mencapai tingkat yang optimal.

Berita Lainnya

“Menurut teori kurva S, penyerapan anggaran pada hari ini minimal harus mencapai angka 35-40 persen, namun kenyataannya masih di bawah itu. Oleh karena itu, diperlukan percepatan dalam penyerapan anggaran,” ujarnya.

Asmawa mengungkapkan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bogor masih lambat dalam menyerap anggaran. Ia menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pegawai OPD mulai dari tingkat kepala OPD, pengawas, hingga pejabat administrator.

Pj Bupati Bogor juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada pegawai yang lalai dalam menjalankan fungsinya untuk pembangunan daerah.

“Ikhtiar kita adalah membina, namun jika tidak ada perubahan, kita akan melakukan tindakan tegas. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena sudah ada alokasi anggaran namun tidak dilaksanakan, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Asmawa juga menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan daerah. Menurutnya, dana yang tidak terpakai seharusnya dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan pembangunan.

“Uang yang tidak digunakan hanya akan menjadi pemborosan. Sebagai pemimpin, saya tidak senang melihat anggaran yang belum terserap karena itu menunjukkan bahwa dana tersebut belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Pj Bupati Bogor menekankan bahwa penyerapan anggaran yang maksimal harus diimbangi dengan output yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Program dan kegiatan yang dijalankan harus memiliki dampak positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saat saya melakukan evaluasi kinerja OPD, salah satu instrumen utamanya adalah penyerapan anggaran,” tandas Asmawa.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan