KCD Pendidikan Jabar I Tegaskan Pemanggilan Kepala Sekolah SMA untuk Pembinaan dan Pengawasan Mutu

Ilustrasi Guru

bogortraffic.com, BOGOR – Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah I memastikan bahwa pemanggilan seluruh kepala sekolah jenjang SMA di Kabupaten Bogor bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu pendidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) KCD Pendidikan Wilayah I, I Made Supriatna, menyebutkan bahwa pertemuan yang digelar Jumat pekan lalu di SMK Negeri 1 Cibinong tersebut memiliki tiga tujuan utama.

Berita Lainnya
banner 1200x800

“Tujuan utamanya adalah pembinaan dan komunikasi antara cabang dinas dengan satuan pendidikan, serta sebagai langkah kontrol untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Made, Senin (20/1/2025).

Made mengakui bahwa belakangan ini terdapat dinamika pendidikan di Kabupaten Bogor, termasuk kasus pungutan sebesar Rp 2,6 juta untuk makan siang guru hingga petugas tata usaha di SMA Negeri 2 Cileungsi, yang sempat menjadi perhatian publik.

Menanggapi kasus tersebut, pihak KCD mengadakan rapat internal untuk mengevaluasi sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pendidikan di wilayahnya. Pemanggilan kepala sekolah menjadi bagian dari langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami berharap para kepala sekolah dapat lebih intens berkoordinasi dengan cabang dinas sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi merugikan orang tua dan siswa,” jelas Made.

Made menegaskan pentingnya sinergi antara pihak sekolah dan cabang dinas dalam pengambilan keputusan, terutama jika melibatkan komite sekolah. Kebijakan semacam ini harus berdasarkan saran dan persetujuan dari cabang dinas untuk memastikan transparansi dan kepatuhan pada aturan.

“Sekolah harus berkonsultasi dengan cabang dinas terkait kebijakan-kebijakan yang melibatkan komite. Jangan sampai terjadi lagi keputusan yang memberatkan orang tua atau siswa,” tegasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, KCD Pendidikan Wilayah I akan terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh sekolah di Kabupaten Bogor. Menurut Made, jika terdapat kebijakan sekolah yang menyalahi aturan, cabang dinas akan segera mengambil tindakan untuk menghentikannya dan mengevaluasi kebijakan tersebut.

“Kami berkomitmen untuk menjaga mutu pendidikan di wilayah kami dan memastikan semua kebijakan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Made.

KCD juga menegaskan akan terus membuka ruang dialog dengan para kepala sekolah untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif dan transparan.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan