bogortraffic.com, JAKARTA – Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di DPR resmi menyerahkan sikap bersama untuk agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026). Total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang resmi mengusulkan HMP, memenuhi syarat minimal 25 anggota DPR agar hak tersebut dapat diproses lebih lanjut.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menegaskan dasar hukum pengajuan hak konstitusional tersebut dalam rapat resmi.
“Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres,” kata anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam rapat.
Pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengonfirmasi penerimaan berkas usulan yang ditandatangani oleh 120 legislator tersebut.
“Terimakasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan.
Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat sesuai mekanisme undang-undang.
