bogortraffic.com, PADANG – Guna memastikan arah pembangunan daerah senantiasa berwawasan lingkungan dan tangguh terhadap perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendampingi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penyusunan Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Padang, Kamis (8/10/2026).
Forum ini merupakan tahapan krusial dalam merumuskan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Barat yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dokumen strategis ini disiapkan untuk menjadi pedoman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 tahun ke depan sekaligus memberikan arah bagi pembangunan daerah agar tetap berpijak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Direktur Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PSDAB) KLH/BPLH, Hariani Samal, menegaskan bahwa KLH/BPLH mendorong agar RPPLH tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan lingkungan hidup semata, melainkan landasan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
“RPPLH harus mampu menjembatani kondisi ekologis wilayah dengan arah kebijakan ekonomi, sehingga pertumbuhan yang dicapai tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan,” tutur Hariani.
Hariani juga menekankan pentingnya dukungan data dan informasi lingkungan hidup yang valid, termasuk karakteristik ekoregion, daya dukung dan daya tampung, jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, hingga peta risiko lingkungan. Seluruh elemen tersebut diintegrasikan menggunakan Kode Referensi Ekoregion (KRE) agar kebijakan selaras dengan kondisi di lapangan serta terintegrasi ke dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RTRW, dan penganggaran daerah.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memaparkan empat alternatif skenario masa depan lingkungan hidup:
-
Skenario Moderat
-
Skenario Optimis
-
Skenario Pesimis
-
Skenario Transformatif
Skenario ini dirumuskan berdasarkan dua faktor penggerak utama, yakni transisi ekonomi hijau–biru–sirkular–rendah karbon serta proyeksi perubahan iklim dan ketahanan wilayah.
Penguatan landasan ilmiah penyusunan skenario ini turut didukung oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas bersama para akademisi, serta melibatkan lintas perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. Melalui pendampingan ini, KLH/BPLH mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar dalam merumuskan kebijakan yang konkret demi menjamin kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
