bogortraffic.com, JAKARTA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi meluncurkan Master Produk sekaligus memulai Kick-Off Integrasi Katalog Elektronik dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI pada Senin (4/5).
Peluncuran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa. Integrasi tersebut juga diarahkan untuk menyatukan proses belanja pemerintah dengan sistem keuangan daerah secara menyeluruh.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan Master Produk akan menjadi acuan utama dalam pengelolaan data produk pada Katalog Elektronik. Melalui sistem ini, pemilik merek atau prinsipal ditempatkan sebagai sumber tunggal kebenaran data.
Data yang tercantum dalam katalog, mulai dari nama produk, spesifikasi teknis, hingga referensi harga, wajib mengacu pada informasi yang telah tervalidasi oleh pemegang otoritas merek. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian data dan perbedaan harga dalam proses pengadaan pemerintah.
“Katalog Elektronik Versi 6 bukan sekadar marketplace, melainkan tulang punggung ekosistem digital pengadaan nasional yang berbasis data. Dengan Master Produk sebagai single source of truth, kita tidak hanya membangun sistem, tetapi juga membentuk budaya baru dalam pengelolaan belanja pemerintah yang lebih modern, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” kata Sarah.
Sarah menilai integrasi Katalog Elektronik dengan SIPD RI menjadi tahapan penting dalam membangun sistem pengadaan digital dari hulu ke hilir. Alur data yang tersambung akan mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.
Menurut LKPP, penerapan awal Master Produk pada kategori laptop telah menunjukkan peningkatan kualitas belanja pemerintah. Data yang lebih rapi membuat proses kurasi produk berjalan lebih standar, terbuka, dan mudah diawasi.
Sistem tersebut juga memungkinkan patroli harga dilakukan secara otomatis. Dengan begitu, pengawasan terhadap kewajaran harga dapat berjalan lebih cepat dan efisien, meski para penyedia tetap membutuhkan proses adaptasi terhadap kebijakan baru ini.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) perlu menjadi bagian utama dalam penguatan Katalog Elektronik. AI dinilai mampu membantu validasi produk dalam jumlah besar dan mendeteksi inkonsistensi data penyedia.
“Kita harus menjadikan AI sebagai mitra. Dengan AI, validasi ribuan produk yang tadinya memakan waktu lama kini bisa selesai dalam hitungan jam sekaligus mendeteksi inkonsistensi secara otomatis. Saya ingin E-Katalog ini mengelola lebih dari 40% APBN atau sekitar Rp1.800 triliun, angka yang sangat besar ini juga menuntut kita untuk menjaga keamanan sistem dengan sangat ketat,” tutur Luhut.
Di sisi lain, integrasi Katalog Elektronik dengan SIPD RI ditujukan untuk memangkas hambatan birokrasi antara proses pengadaan dan pertanggungjawaban keuangan. Pemerintah daerah diharapkan tidak lagi bergantung pada proses rekonsiliasi manual yang memakan waktu.
Mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Bina Keuangan Daerah A. Fatoni menyampaikan bahwa SIPD RI telah ditetapkan sebagai aplikasi umum. Sistem ini menjadi pilar penting dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, terutama dalam integrasi keuangan daerah secara nasional.
“Integrasi antara SIPD dan E-Katalog ini memastikan seluruh data belanja keuangan dan belanja pemerintah daerah dapat diakses secara real-time, transparan, serta dijamin keamanannya. Dengan sinergi bersama LKPP ini, kita mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang jauh lebih terintegrasi, di mana setiap prosesnya dapat dipantau secara akurat untuk mendukung efisiensi belanja negara,” ujar A. Fatoni.
LKPP optimistis penguatan Master Produk, pemanfaatan AI, dan integrasi SIPD RI dapat membentuk satu alur data nasional yang lebih utuh. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas belanja negara serta mempercepat transformasi digital pengadaan pemerintah.
“Langkah ini adalah kontribusi nyata LKPP dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045, di mana tata kelola pemerintahan dituntut semakin modern, transparan, dan berbasis teknologi guna menjadi contoh praktik tata kelola yang baik di tingkat global,” tutup Sarah.
