bogortraffic.com, MERAUKE – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penanganan jalan menuju pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan rampung pada November 2026.
Penyelesaian dua paket rekonstruksi jalan Simpang Kuprik–Kampung Salor menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas menuju kawasan pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan sekaligus memastikan mobilitas masyarakat dan pelayanan publik berjalan lebih lancar.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prasyarat penting agar pemerintahan di daerah otonomi baru dapat beroperasi secara efektif. Ketersediaan akses yang memadai dibutuhkan untuk menghubungkan pusat aktivitas masyarakat dengan kawasan pemerintahan, sekaligus mendukung kelancaran distribusi logistik dan pengembangan wilayah.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” kata Menteri Dody.
Pada 2026, Kementerian PU menangani dua paket rekonstruksi jalan di ruas Simpang Kuprik–Kampung SP 9–SP 3 Salor, yakni Segmen 3 sepanjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer. Pembangunan ini merupakan tahap akhir dari program penanganan jalan pendukung DOB Papua Selatan yang dilaksanakan sejak 2023 dengan total penanganan 30,5 kilometer dan anggaran Rp330 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Selatan Andre Sahat Tua Sirait mengatakan, penyelesaian kedua segmen pada tahun 2026 menjadi tahap penting untuk memastikan akses menuju pusat pemerintahan Papua Selatan semakin memadai.
“Program penanganan jalan pendukung DOB ini kami laksanakan secara bertahap sejak 2023. Tahun 2026 menjadi tahap akhir untuk Segmen 3 dan Segmen 4, dengan total panjang 11,8 kilometer. Kami menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan pada November 2026 agar konektivitas menuju pusat pemerintahan semakin baik dan tidak terkendala,” ujar Andre.
Secara teknis, pekerjaan dilakukan dengan standar jalan nasional mencakup peningkatan lebar badan jalan hingga 7 meter, peninggian jalan, serta perkerasan aspal guna mengatasi karakteristik lahan rawa.
Keberadaan akses jalan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas ASN dan distribusi logistik dari Merauke menuju pusat pemerintahan, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Papua Selatan.
