bogortraffic.com, JAKARTA – Sepanjang tahun 2025, berbagai program strategis berhasil dijalankan untuk memperkuat visi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui penyelenggaraan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan.
Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya pada tahun pertama kabinet menekankan bahwa Kementerian PU menjadi elemen penting swasembada pangan dan energi nasional, bukan semata lembaga pembangunan fisik.
Artinya, infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak langsung terhadap produktivitas sektor riil.
“Presiden juga mengamanatkan agar Kementerian PU menjalankan peran sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, yaitu memastikan infrastruktur yang dibangun memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari bendungan dan jaringan irigasi yang mengairi sawah, hingga sekolah rakyat yang mencerdaskan generasi bangsa. Kementerian PU tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kehidupan dan masa depan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.
Menandai satu tahun masa kerja Kabinet Merah Putih, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melaksanakan berbagai capaian penting di bidang infrastruktur yang berperan langsung dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Kementerian PU resmi ditetapkan sebesar Rp94,99 triliun.
Menteri Dody menjelaskan, jumlah anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah (IJD), dan Sekolah Rakyat, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.
“Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Menteri Dody.
Di sektor ketahanan air dan pangan, Kementerian PU fokus mendukung swasembada pangan dengan membangun jaringan irigasi baru sepanjang 70 Km untuk layanan irigasi baru seluas 13.000 hektare.
Selain itu, Kementerian PU merehabilitasi jaringan irigasi eksisting sepanjang 1.353 Km untuk layanan irigasi seluas 203.000 hektare, dan menyelesaikan pembangunan 15 bendungan untuk penambahan layanan irigasi baru seluas 184.515 hektare.
Seluruh kegiatan ini didukung oleh program padat karya Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan program infrastruktur berbasis masyarakat lainnya di 11 ribu titik, yang secara total menciptakan 3,3 juta orang harian kerja (OHK).
Dalam hal konektivitas, Kementerian PU mendapat amanah melaksanakan IJD dan pembangunan jembatan gantung.
Menteri Dody menjelaskan bahwa ini adalah bentuk kerja sama erat di mana pemerintah daerah mengusulkan, sementara Kementerian PU membiayai dan melaksanakan pembangunan.
Program IJD bertujuan mengurangi backlog Kemantapan Jalan Daerah yang masih berada di angka 69,64% (Provinsi dan Kabupaten/Kota), jauh di bawah Jalan Nasional (95,22%).
Lebih dari 70% dari proyek jalan daerah tersebut diarahkan untuk mendukung kawasan pangan nasional.
Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 terbagi menjadi dua tahap dengan total sepanjang 1.278 km jalan dan 148 km jembatan.
Secara paralel, Kementerian PU juga membangun 43 jembatan gantung di berbagai daerah terpencil.
“Setiap jembatan bukan hanya baja dan kabel, tapi jembatan harapan bagi anak sekolah dan pedagang kecil yang kini bisa menyeberang dengan aman,” ujarnya.
Kementerian PU juga memberikan dukungan sosial melalui renovasi dan pembangunan Sekolah Rakyat Rintisan (Tahap 1) sebanyak 166 lokasi dan Sekolah Rakyat Permanen (Tahap 2) sebanyak 104 lokasi di 32 Provinsi, sebagai implementasi Inpres No. 8 Tahun 2025.
