bogortraffic.com, KOTA BOGOR– Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus bergerak cepat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Wali Kota Dedie A. Rachim menegaskan pentingnya penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG agar program ini menjangkau seluruh pelajar di Kota Bogor.
Dalam kunjungan ke dapur SPPG Bosowa Bina Insani, Jalan Sholeh Iskandar, Senin (21/4), Dedie mengajak para pimpinan perangkat daerah, termasuk enam camat se-Kota Bogor, untuk menyaksikan langsung proses produksi hingga distribusi makanan bergizi bagi siswa.
“Kita ingin semua pihak melihat langsung bagaimana sistem dapur ini berjalan. Ini untuk memetakan kebutuhan berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta memahami model distribusinya,” jelas Dedie.
120 Ribu Siswa Butuh Layanan MBG, Butuh 82 Dapur Baru
Dedie mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 120.000 siswa di Kota Bogor yang harus dilayani oleh program MBG. Dengan kapasitas 1 dapur melayani 2.000–3.000 siswa, maka Kota Bogor membutuhkan sekitar 82 titik dapur.
Saat ini, baru terdapat empat dapur aktif, dan dua lainnya direncanakan mulai beroperasi pada Agustus 2025. Namun untuk memperluas cakupan layanan, dibutuhkan kemitraan dan kolaborasi multisektor.
“Kalau kita ingin menambah 10 dapur lagi, kita perlu waktu. Harus ada sinergi antara pemilik lahan, pihak yang membangun dapur, penyedia peralatan, SDM, dan juga supplier logistik,” kata Dedie.
Pemkot Bogor, lanjut Dedie, telah mengidentifikasi sejumlah aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang potensial untuk dijadikan dapur MBG. Namun, ia menekankan pentingnya menjalankan setiap proses sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.
“Semua proses harus good governance. Mulai dari perencanaan, pengadaan logistik, distribusi, hingga pengelolaan SDM harus mengikuti tata kelola yang benar. Ini uang negara, jadi tidak boleh sembarangan,” tegasnya.
Dedie juga mengingatkan bahwa meskipun program ini didorong oleh pusat, pelaksanaan di daerah membutuhkan komitmen bersama serta penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan profesional.
“Program MBG ini adalah program mulia. Tapi pelaksanaannya tidak bisa setengah-setengah. Harus ada tanggung jawab kolektif dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Kunjungan ke dapur SPPG Bosowa ini diharapkan menjadi studi lapangan awal bagi para pemangku kebijakan di Kota Bogor, agar proses ekspansi dapur MBG bisa berlangsung cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dengan percepatan pembangunan dapur MBG dan sistem distribusi yang matang, Kota Bogor diharapkan dapat menjadi model pelaksanaan MBG di tingkat nasional—menghadirkan gizi yang layak bagi seluruh pelajar, sekaligus menciptakan sistem sosial dan logistik yang tangguh.
