bogortraffic.com, KOTA BOGOR- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat, sedang menyusun “Detail Engineering Design” (DED) untuk pembangunan kantor pemerintahan baru pada tahun 2024. Proyek ini bertujuan untuk memindahkan puluhan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) ke wilayah Kelurahan Katulampa, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari menjelaskan bahwa Pemkot Bogor sedang mempersiapkan berbagai tahapan pembangunan yang terintegrasi. Pembahasan mengenai proyek ini juga akan segera diajukan kepada DPRD Kota Bogor.
Menurut Hery, sebelum pembangunan dimulai, diperlukan persiapan jangka pendek dan jangka menengah. Salah satu langkah yang saat ini dilakukan adalah penyusunan DED dan pengkajian skema pembiayaan pembangunan.
“Di jangka pendek, yang perlu kita siapkan termasuk DED. Kemudian, yang terpenting adalah bagaimana nanti skema anggarannya, hal-hal seperti itu bisa kita siapkan sekarang,” ungkap Hery. pada Rabu (25/9/2024).
Hery, yang memiliki latar belakang Teknik Tata Kota dan Wilayah, menilai bahwa penggabungan kantor-kantor OPD dalam satu wilayah akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal efisiensi pelayanan publik dan birokrasi. Pengelompokan kantor pemerintahan ini juga memungkinkan Pemkot Bogor untuk lebih sering mengadakan rapat dan kegiatan lainnya di satu lokasi.
Beberapa OPD yang akan dipindahkan ke kantor baru ini meliputi Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Diskominfo, Disdukcapil, Disparbud, hingga Satpol PP, DLH, dan DPUPR.
“Keuntungannya banyak dari sisi tata kota dan pemerintahan. Dari sisi kesiapan, kita akan siapkan secepatnya,” tambah Hery.
Hery berharap, meskipun masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota tersisa beberapa bulan, ia dapat memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan kantor pemerintahan baru tersebut.
“Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperlancar dan memberi landasan yang baik bagi wali kota berikutnya,” tuturnya.
Rencana pembangunan kantor pemerintahan baru ini akan berlokasi di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 hektare di Kelurahan Katulampa. Sebelumnya, pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran sebesar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke pemerintah pusat untuk mendanai proyek ini.
