KOTA BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor telah menyelenggarakan Matching Fund 2023 di Hotel Salak Heritage, Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, pada Selasa (19/9/2023).
Kegiatan Matching Fund ini bertujuan untuk menghasilkan kajian Draft Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Penguatan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) di Kota Bogor.
Sebagai bagian dari penyusunan kajian draft naskah Raperda PMP, Pemkot Bogor dan UIKA telah melaksanakan tiga dari lima workshop yang diperlukan. Workshop pertama berfokus pada kajian landasan filosofi, workshop kedua mengkaji aspek landasan yuridis, dan pada hari ini, workshop ketiga membahas landasan sosiologis.
“Saat terciptanya naskah akademik ini, nantinya penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan memiliki pedoman berapa jumlahnya dalam bentuk rupiah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah.
Sekda menjelaskan bahwa dalam kajian landasan sosiologis ini, pemerintah tidak hanya mencari keuntungan finansial melalui BUMD, tetapi juga tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah melalui Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang mengurus urusan air, layanan transportasi publik yang dioperasikan oleh Perumda Trans Pakuan, serta pengelolaan pasar tradisional oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya dan Bank Pasar.
“Didirikannya BUMD ini tidak hanya untuk memberikan dividen kepada Pemkot Bogor, tetapi juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Syarifah juga menyatakan bahwa pedoman berupa naskah akademik untuk PMP belum ada di kota lain, menjadikan Kota Bogor sebagai yang pertama di Indonesia yang menyusun draft Raperda PMP. Pembuatan naskah Raperda PMP ini berawal dari usulan penasihat investasi di Pemkot Bogor.
“Diharapkan bahwa draft naskah Raperda ini dapat selesai dengan lancar, dan setelah selesai, akan segera diajukan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut,” ungkapnya.
