bogortraffic.com, KOTA BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menemukan bahwa keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalami defisit sebesar Rp260 miliar dalam pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025.
Temuan ini mengemuka dalam rapat antara DPRD dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam perencanaan anggaran.
“Kami mau membahas program kegiatan yang dianggap prioritas. Tapi di sisi lain, kita belum dapat kepastian apakah TAPD bisa mengakomodir kegiatan yang telah dibahas,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Mochammad, Jumat (4/7/2025).
Said menyoroti bahwa beberapa OPD melakukan penambahan anggaran tanpa dilengkapi dengan rincian alokasi yang jelas, padahal defisit anggaran masih tergolong besar. Ia pun mendorong agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD duduk bersama untuk menyelaraskan angka sebelum pembahasan program-program prioritas dilakukan.
“Kalau belum seimbang, khawatirnya program prioritas DPRD malah dihapus TAPD. Jadi harus cari rumusan terbaik,” tegasnya.
Defisit anggaran tersebut terjadi karena adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, beban belanja daerah justru meningkat.
“Informasi dari Bapperida, potensi pendapatan berkurang sekitar Rp21 miliar hingga Rp22 miliar akibat kebijakan pusat terkait pajak progresif. Dampaknya, itu tetap harus dianggarkan dan membebani APBD,” kata Said.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, menyarankan agar Pemkot tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, tetapi juga menggandeng pihak swasta dalam pembangunan dan penguatan PAD.
“Pemkot seharusnya melakukan kajian dan inovasi program yang bisa meningkatkan PAD. Kolaborasi dengan swasta penting agar tidak terus tergantung pada anggaran pusat,” ujarnya.
Defisit anggaran yang cukup besar ini menjadi peringatan serius bagi Pemkot Bogor dalam pengelolaan fiskal. Diperlukan langkah konkret, sinergi lintas sektor, serta pembahasan anggaran yang transparan dan akuntabel agar program prioritas masyarakat tetap berjalan, dan keuangan daerah bisa kembali stabil.
