Aset BPKH Tumbuh 7,7 Persen, Dana Kelolaan Capai Rp188,5 Triliun

BPKH mencatat total aset tumbuh 7,7% menjadi Rp195,7 triliun dengan dana kelolaan Rp188,5 triliun per Oktober 2026 serta menetapkan target strategis RKAT 2027.

bogortraffic.com, JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat pertumbuhan positif dengan total aset meningkat sebesar 7,7% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp195,7 triliun per 31 Oktober 2026, sementara dana kelolaan BPKH menembus Rp188,5 triliun atau tumbuh 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian kinerja keuangan tersebut disampaikan secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI pada Senin (16/11/2026) yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH Tahun 2027.

Berdasarkan laporan kinerja per 31 Oktober 2026, dari total dana kelolaan sebesar Rp188,5 triliun, investasi tercatat mencapai Rp150,3 triliun atau sekitar 80%, sedangkan penempatan dana mencapai Rp38,3 triliun atau sekitar 20%. Adapun aset lainnya tercatat sebesar Rp7,1 triliun.

Bacaan Lainnya

Dari sisi hasil pengelolaan, BPKH membukukan nilai manfaat sebesar Rp10,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Sementara itu, surplus komprehensif tercatat sebesar Rp0,6 triliun atau tumbuh 4,9% secara tahunan.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan pertumbuhan aset dan dana kelolaan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kinerja pengelolaan keuangan haji. Namun, menurutnya, keberhasilan pengelolaan dana haji tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan aset, melainkan juga kemampuan menghasilkan nilai manfaat secara optimal, berkelanjutan, dan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“Pengelolaan keuangan haji memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan dana jemaah. Karena itu, kami tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan aset dan dana kelolaan, tetapi juga memastikan pengelolaan investasi mampu menghasilkan nilai manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Untuk 2027, kami akan memperkuat produktivitas investasi, meningkatkan kualitas tata kelola, serta membangun kapasitas kelembagaan agar manfaat pengelolaan dana haji semakin dirasakan oleh jemaah dan masyarakat,” ujar Fadlul.

Target RKAT 2027 dan Lima Program Strategis BPKH

Memasuki 2027, BPKH mengusung tema program kerja “Trusted & World-Class”. Tema ini menjadi arah penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas tata kelola, pengembangan kapasitas organisasi, serta peningkatan kontribusi BPKH dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Melalui RKAT 2027, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun dan perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,50 triliun, dengan target tingkat imbal hasil sebesar 7%.

Selain target pengelolaan keuangan, BPKH memproyeksikan jumlah pendaftar haji baru sebanyak 495.312 jemaah. Untuk mendukung pelaksanaan program kemaslahatan, BPKH mengalokasikan anggaran sebesar Rp260 miliar serta alokasi Virtual Account sebesar Rp2,6 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, BPKH menetapkan lima program strategis sebagai fokus penguatan kinerja dan kelembagaan pada 2027:

  1. Penguatan Kelembagaan: BPKH akan meningkatkan kapasitas organisasi dan memperkuat hubungan strategis dengan para pemangku kepentingan. Langkah ini diarahkan untuk membangun kelembagaan yang semakin profesional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

  2. Penguatan Tata Kelola: BPKH akan memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian (prudence), dan manajemen risiko. Penguatan tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan haji berjalan sesuai ketentuan dan standar tata kelola yang baik.

  3. Optimalisasi Investasi: BPKH akan mengembangkan strategi investasi yang produktif dan terdiversifikasi, sekaligus memperkuat kontribusinya dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hasil investasi dan mengoptimalkan nilai manfaat bagi jemaah.

  4. Transformasi Digital: BPKH akan mempercepat inovasi dan integrasi sistem informasi serta proses bisnis. Transformasi ini diharapkan meningkatkan efektivitas operasional, kualitas layanan, dan keandalan pengelolaan data keuangan haji.

  5. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM): BPKH akan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan budaya kinerja pegawai. Penguatan SDM menjadi faktor penting untuk membangun organisasi yang adaptif, kompetitif, dan berstandar kelas dunia.

Komitmen Pengawasan dan Manajemen Risiko Berkelanjutan

Dari sisi pengawasan, Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, menegaskan bahwa penguatan kinerja pengelolaan keuangan haji harus berjalan seiring dengan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, tata kelola dan manajemen risiko menjadi elemen penting untuk menjaga keamanan serta akuntabilitas dana jemaah.

“Pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan haji berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara konsisten melalui penerapan manajemen risiko, evaluasi, dan pemantauan berkelanjutan. Kami ingin memastikan dana jemaah dikelola secara aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Firmansyah.

Melalui RKAT 2027, BPKH berkomitmen memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mengoptimalkan pengelolaan investasi secara terukur dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji bagi jemaah dan kemaslahatan umat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan