bogortraffic.com, BOGOR – Kota Bogor menghadapi tantangan serius dalam sistem pangan, terutama terkait distribusi, harga pangan, cadangan pangan, serta timbunan limbah pangan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bersama Pemerintah Kota Bogor kembali membahas langkah-langkah strategis dalam pengelolaan pangan di kota tersebut.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA Kota Bogor, Ara Wiraswara, S.E., menjelaskan bahwa Kota Bogor telah mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan tantangan pangan yang erat kaitannya dengan isu gizi, termasuk stunting.
“Ada beberapa isu strategis pangan di Kota Bogor yang perlu ditangani, seperti pengelolaan pedagang kaki lima (PKL), pemantauan harga dan pasokan pangan, pengelolaan food loss dan food waste, pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan halal, serta integrasi tata kelola pangan,” ujar Ara Wiraswara, Selasa (15/2).
Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan kota, KRKP dan Pemerintah Kota Bogor tengah mengembangkan kebijakan baru yang menekankan pada keterlibatan generasi muda dalam kewirausahaan hijau. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, Ifan Martino, menegaskan pentingnya komitmen kota dalam mewujudkan sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan.
“Pemerintah sedang mendorong transformasi sistem pangan Indonesia. Salah satu langkah yang bisa dilakukan Kota Bogor adalah meratifikasi Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), sebagai bentuk komitmen dalam membangun sistem pangan yang lebih tangguh,” ungkap Ifan Martino.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan Kota Bogor, sekaligus mengurangi dampak negatif seperti kelangkaan pangan, kenaikan harga, dan limbah makanan yang berlebihan. Pemerintah Kota Bogor dan KRKP pun terus mengkaji serta menerapkan kebijakan berbasis data agar solusi yang diterapkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
