Cegah Abrasi Pantura, Menko AHY Dorong Solusi Berbasis Alam di Demak

Menko AHY dorong penanaman mangrove dan solusi berbasis alam untuk lindungi pesisir Pantura Jawa di Demak.

bogortraffic.com, DEMAK – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong penguatan solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions/NbS) sebagai bagian dari upaya melindungi kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Salah satunya melalui penanaman mangrove yang dipadukan dengan teknologi perlindungan pantai untuk meredam gelombang, mengurangi abrasi, dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Bacaan Lainnya

Komitmen tersebut ditandai dengan kegiatan penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program perlindungan pesisir Pantura Jawa yang mengintegrasikan pendekatan berbasis alam dengan pembangunan infrastruktur fisik di bawah koordinasi Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ).

Menko AHY menjelaskan, kondisi pesisir Timbulsloko menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat akibat abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah.

“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” ujar Menko AHY.

Di Timbulsloko, pendekatan berbasis alam dikembangkan melalui penanaman mangrove yang didukung teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Program percontohan ini direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.

Menko AHY menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan agar program ini memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menko AHY.

Senada dengan Menko AHY, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan bahwa pembangunan perlindungan pesisir juga perlu memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

“Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya,” katanya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan