Minta Humas Aktif di Medsos, Jenal Mutaqin: Buat Senatural Mungkin

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin minta humas dan jubir digital Pemkot Bogor aktif serta responsif di media sosial.

bogortraffic.com, KOTA BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa bidang kehumasan di setiap perangkat daerah harus aktif berinteraksi di media sosial, terutama dalam menjawab pertanyaan masyarakat.

Para humas yang juga menjadi juru bicara (jubir) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diharapkan mampu menjadi sumber informasi tambahan bagi warga melalui media sosial.

Bacaan Lainnya

Hal itu ditegaskan Jenal Mutaqin dalam kegiatan KOPDAR Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Jubir Digital Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Senin (12/10/2026).

“Ada orang bertanya (di medsos), lalu kita tinggalkan, itu bukan komunikasi. Komunikasi bukan hanya menjadi definisi di media sosial, namun menjadi kebutuhan publik,” jelas Jenal Mutaqin.

Menurutnya, harapan warga bergantung pada keaktifan para jubir digital dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk dengan menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan berdasarkan data yang akurat.

“Sehingga warga yakin bahwa yang dikomentari itu adalah manusia, bukan robot. Buat senatural mungkin,” ucapnya.

KOPDAR ini bertujuan menjadi forum koordinasi, komunikasi, dan penguatan kapasitas bagi PPID serta pengelola media sosial perangkat daerah sekaligus memperkuat sinergi dalam pengelolaan informasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Ana Ismawati, menambahkan bahwa para jubir digital Pemkot Bogor kembali mendapatkan pelatihan dan pemahaman terkait peran PPID.

“Mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik dan komunikasi pemerintah di era transformasi digital,” kata Ana.

Ana menambahkan, KOPDAR ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara PPID dan pengelola media sosial perangkat daerah dalam penyediaan, verifikasi, serta penyebarluasan informasi publik yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dan yang paling penting, membangun komitmen perangkat daerah untuk meningkatkan responsivitas komunikasi publik melalui kanal digital sesuai tugas dan kewenangannya,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan