bogortraffic.com, BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjalani presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat di Gedung Jabar Command Center, Kota Bandung, Jumat (6/11/2026).
Presentasi Monev KIP Tahun 2026 tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, sebagai bentuk komitmen dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam verifikasi yang dipimpin tim KI Jawa Barat, Pemkot Bogor memaparkan kelengkapan layanan PPID hingga ekosistem keterbukaan informasi yang didukung 154 aplikasi layanan, termasuk portal integrasi Bogor Single Window (BSW) dan pengaduan SiBadra.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menegaskan bahwa kemajuan teknologi menuntut pemerintah untuk terus adaptif dalam memenuhi kebutuhan data dan harapan masyarakat.
”Saat ini capaian Kota Bogor, khususnya terkait keterbukaan informasi publik, sudah baik di tengah tantangan yang luar biasa. Kita membuat desk di 35 perangkat daerah dan dari sana kehadiran tatap muka maupun permohonan informasi publik tidak begitu banyak. Tahun 2026 ini ada 59 permohonan yang langsung mendatangi desk,” ujarnya.
Dedie menambahkan, sebagian besar permohonan dan ketersediaan data yang diakses warga berkaitan erat dengan pembaruan administrasi kependudukan.
”Kemudian kami dalami apa harapan masyarakat, apa keinginan masyarakat kepada pemerintah. Ternyata dari sekian banyak data informasi yang kita sajikan, masyarakat itu sebenarnya lebih ke urusan-urusan kependudukan, layanan kependudukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa optimalisasi ketersediaan data kependudukan menjadi krusial untuk memfasilitasi pembaruan status warga di lapangan.
”Salah satu yang bisa kita identifikasi dari data jumlah masyarakat yang mengakses layanan kependudukan adalah kemudahan atau keinginan untuk memperbaharui data maupun menambah dan merubah data kependudukan,” ujarnya.
”Sehingga dengan adanya optimalisasi kita bisa memastikan data informasi yang dibutuhkan masyarakat bisa tersedia,” ujarnya.
Guna memperkuat integrasi data di masa depan, Pemkot Bogor juga tengah mengembangkan Command Center sebagai pusat layanan kedaruratan sekaligus pusat data PPID Kota Bogor.
”Ini bagian dari informasi yang dikaitkan dengan pusat PPID Kota Bogor, yaitu di Command Center. Ini akan terus dikembangkan fitur-fiturnya. Semua yang sudah kami lakukan Insya Allah tujuan e-government tercapai,” ucapnya.
Setelah meraih predikat Informatif pada 2024 dan 2025, Pemkot Bogor optimistis dapat mempertahankan capaian tersebut sebagai strategi utama dalam membangun kepercayaan publik.
