bogortraffic.com, JAKARTA – Bank Jakarta mendorong lima agenda percepatan penerbitan obligasi daerah guna memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat serta tekanan fiskal pemerintah daerah.
Kelima agenda strategis tersebut mencakup penyamaan persepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasis pendapatan proyek, penyiapan proyek yang layak dibiayai (bankable), kepastian hukum dan perlindungan investor, hingga pelaksanaan proyek percontohan (pilot project).
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menegaskan bahwa obligasi daerah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai instrumen untuk menutup kekurangan anggaran akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD). Sebaliknya, instrumen pembiayaan tersebut harus diposisikan sebagai tambahan investasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
“Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah, tetapi kebutuhan pembangunan terus meningkat dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi,” kata Agus dalam Diskusi Panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal, Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, dalam rangkaian Sarasehan Nasional di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ini, kebutuhan pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada mekanisme penganggaran APBD tahunan. Sejumlah proyek strategis seperti pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik memerlukan pembiayaan dalam jumlah besar dan waktu yang relatif cepat. Apabila seluruh kebutuhan tersebut hanya mengandalkan APBD, proses pembangunan berpotensi berjalan lebih lambat.
Agus mengungkapkan, meskipun kerangka regulasi penerbitan obligasi daerah sudah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, POJK Nomor 10 Tahun 2024, serta ketentuan teknis Kementerian Keuangan, instrumen tersebut hingga kini belum terealisasi. Salah satu persoalan yang perlu diluruskan adalah kekhawatiran bahwa pembayaran obligasi daerah akan membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah masa jabatan kepala daerah berakhir.
“Obligasi daerah seharusnya tidak menjadi substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Instrumen ini harus menjadi tambahan investasi. Kalau sebelumnya kapasitas investasi daerah 100, dengan adanya obligasi seharusnya bisa meningkat menjadi 120 atau 130,” jelasnya.
Pendapatan Proyek dan Kepastian Hukum Investor
Dalam agenda kedua, Agus menekankan pentingnya skema pembiayaan yang mengaitkan pembayaran obligasi dengan pendapatan proyek yang dibiayai, sehingga kewajiban pembayaran tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD. Sebagai contoh, pembangunan transportasi publik maupun rumah sakit daerah dapat menghasilkan pendapatan operasional yang dijadikan sumber pengembalian pembiayaan.
“Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pembayarannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut. Begitu juga rumah sakit, bisa dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit,” paparnya.
Skema tersebut dinilai mampu mengurangi risiko pembebanan APBD sekaligus memberikan kepastian kepada pemerintah pusat dan investor mengenai sumber pembayaran obligasi. Selanjutnya, agenda ketiga berfokus pada penyiapan daftar proyek atau pipeline yang layak dibiayai dengan perencanaan matang dan kelayakan ekonomi jelas, disusul agenda keempat terkait kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan investor untuk membangun kepercayaan pasar, serta agenda kelima berupa pelaksanaan proyek percontohan pada satu atau dua proyek sebelum diperluas ke daerah lain.
Alternatif Pembiayaan Melalui Sindikasi Antar-BPD
Selain obligasi daerah, Agus turut menawarkan skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berskala besar. Ia menyebutkan bahwa gabungan seluruh aset BPD saat ini telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun yang menempatkan BPD dalam kelompok lima besar industri perbankan nasional, dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) hampir Rp800 triliun.
Potensi besar tersebut dinilai dapat dioptimalkan untuk membiayai proyek infrastruktur seperti pembangunan instalasi pengolahan air minum di Bekasi atau kawasan Jatiluhur, mengingat pembiayaan proyek bernilai besar tidak selalu bisa ditanggung satu bank daerah akibat keterbatasan pendanaan serta ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
“Kalau hanya mengandalkan satu bank daerah, tentu ada keterbatasan dalam penyaluran kredit karena ketentuan BMPK. Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan beberapa BPD bisa digabungkan sehingga proyek yang lebih besar dapat dibiayai bersama,” ujarnya.
Agus menegaskan BPD siap mengambil porsi lebih besar dalam pembiayaan pembangunan daerah dan sektor produktif termasuk UMKM, bukan sekadar berfokus pada pembiayaan aparatur sipil negara (ASN). Melalui sindikasi antar-BPD, pembiayaan proyek senilai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun—seperti perluasan layanan transportasi Trans Jatim ke seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur—dapat menjadi opsi strategis bagi pemerintah daerah.
“Kalau pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada BPD untuk terlibat lebih jauh dalam pembiayaan proyek pembangunan, kami siap berkontribusi melalui skema sindikasi,” pungkasnya.
Dalam diskusi panel tersebut, turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.





