Tagih Kejelasan Aset Restitusi, Korban KSP SB Gelar Aksi Damai di Kejari Kota Bogor

Perkumpulan Perhimpunan Perjuangan Sejahtera Bersama (P3SB) menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Kamis (19/11/2026). [Foto: Dok. Fahrial A]

bogortraffic.com, KOTA BOGOR – Massa yang tergabung dalam Perkumpulan Perhimpunan Perjuangan Sejahtera Bersama (PPPSB) menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Kamis (19/11/2026).

Mereka menuntut realisasi penyerahan aset restitusi KSP-SB (Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama) bagi 2.356 korban yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bacaan Lainnya

​Aksi tersebut menyuarakan kekecewaan atas belum tuntasnya penyerahan aset kepada PPPSB, yang disebut telah ditetapkan oleh Kejaksaan sebagai paguyuban penerima aset restitusi sejak 25 September 2025 untuk memfasilitasi penyaluran kepada korban terverifikasi.

​Keluhkan Penundaan dan Pertimbangan Non-LP

​Perwakilan massa aksi menilai proses eksekusi aset berjalan lamban dan tertunda. Ketua PPPSB, Nirwana Oktavia Sinaga SH.,MH, meminta Kejari Kota Bogor menjalankan putusan pengadilan yang telah inkracht tanpa menambah syarat baru, seperti verifikasi ulang atau pembahasan bersama pihak non-Laporan Polisi (non-LP).

​”Ini adalah hak dari 2.356 orang yang sudah LP. Tidak ada di sini kepemilikan daripada non-LP. Jadi jangan membuat apa ya, semacam alasan-alasan yang tidak masuk di akal. Putusan pengadilan itu sudah, sudah sah, gitu lho. Jadi itu yang harus dijalankan pihak kejaksaan selaku eksekutor,” ujarnya Nirwana Oktavia.

​Ia juga menyinggung adanya sejumlah aset berupa tanah dan ruko yang masuk dalam berkas perkara, sementara 17 unit mobil disebut sudah tidak ada lagi dalam barang bukti. Menurutnya, komunikasi dengan kepemimpinan Kejari sebelumnya berjalan lancar, namun kini pihak paguyuban merasa prosesnya kembali tertahan.

​”Harapan saya untuk aset yang masuk dalam berkas perkara yang sudah clear and clean diserahkan kepada kami paguyuban karena memang putusannya harus diserahkan melalui paguyuban,” katanya, seraya menambahkan bahwa Kejaksaan tetap memiliki kewenangan pengawasan.

​Sementara itu, Gokma selaku korban menyatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekan yang lain telah menempuh jalur mediasi dan korespondensi sebelum turun ke jalan. Ia menyebut pernah ada pembahasan pada 29 Juli terkait mekanisme penyerahan aset—termasuk produk efek/saham dan koordinasi dengan pihak terkait seperti Cipta Dana—namun Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dinilai belum terealisasi secara penuh. Ia juga mengungkapkan kekecewaan atas penundaan tersebut akan mengadukan persoalan ini ke Komisi Kejaksaan (Komjak) apabila tidak ada tindak lanjut pada pekan berikutnya.

​Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Dr. Agus Wirawan Eko Saputro, S.H., M.H., mengapresiasi kehadiran massa aksi dan memandangnya sebagai bentuk kepercayaan publik kepada Kejaksaan untuk menuntaskan persoalan tersebut.

​”Berarti mereka sebetulnya mempercayakan kepada kami untuk menyelesaikannya. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Berarti kami diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk segera menyelesaikan itu dengan baik dan benar,” tukasnya Agus.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan