bogortraffic.com, KABUPATEN BOGOR— Setelah tiga tahun berturut-turut hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat.
Penyerahan opini WTP dilakukan di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jabar, Bandung, dan diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan.
Ketua DPRD Sastra Winara menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras seluruh jajaran Pemkab Bogor dalam membenahi tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” ujar Sastra.
Ia menilai, capaian opini WTP ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bogor dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Semoga ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang merata serta berkeadilan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” imbuhnya.
Capaian ini menjadi kemenangan moral dan administratif bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, mengingat dalam tiga tahun sebelumnya (2021–2023), laporan keuangan daerah hanya meraih opini WDP. Terakhir kali Pemkab Bogor memperoleh WTP adalah pada LKPD Tahun 2020.
Bupati Bogor Rudy Susmanto juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kembalinya opini tertinggi dari BPK tersebut.
“Setelah sempat tiga tahun mendapatkan opini WDP, alhamdulillah hari ini kita kembali meraih opini WTP. Ini membuktikan bahwa semangat dan keseriusan kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik tidak pernah surut,” ujar Rudy.
Ia menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bagian dari komitmen menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Dengan raihan ini, Pemkab Bogor menegaskan arah reformasi birokrasi yang berjalan di jalur yang tepat. Pemerintah daerah berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang demi tercapainya pelayanan publik yang lebih baik.
