Bogortraffic.com, KOTA BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk meningkatkan upaya mitigasi bencana dengan melibatkan unsur masyarakat.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor telah melakukan penanganan bencana dengan maksimal, namun upaya mitigasi harus lebih diperkuat.
Salah satu langkah yang disarankan adalah memaksimalkan kehadiran relawan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) di tingkat kelurahan.
“Kita harapkan, peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Karena, kalau hanya mengandalkan BPBD terlalu berat karena keterbatasan anggota,” ujarnya.
Saeful menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mitigasi bencana sebagai bentuk dukungan kepada BPBD yang memiliki keterbatasan anggota.
Dari catatan Komisi IV DPRD Kota Bogor, baru ada 23 kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dengan 15 anggota di setiap kelurahan. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa relawan F-PRB belum mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Bogor, termasuk belum dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) pembentukan oleh pemerintah setempat.
“Kedepan, kita harapkan relawan F-PRB bisa berkolaborasi dengan pengurus Kelurahan Tangguh Bencana tentang mitigasi bencana. Sehingga bisa ikut berperan aktif membantu membentuk struktur Kelurahan Tangguh Bencana di kelurahan yang belum ada,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bogor mendesak agar BPBD Kota Bogor memfasilitasi keluarnya SK untuk seluruh relawan F-PRB di Kota Bogor. Mereka juga mendorong kolaborasi antara relawan F-PRB dengan pengurus Kelurahan Tangguh Bencana untuk membentuk struktur yang lebih baik dalam mitigasi bencana.
Selain itu, Saeful menegaskan bahwa DPRD akan mengawal SK Kebencanaan untuk perbaikan rumah yang terdampak bencana, yang dijadwalkan pada Minggu (24/3/2024).
Dengan anggaran BTT sebesar Rp98,5 miliar yang telah disiapkan dalam APBD 2024, Komisi IV DPRD Kota Bogor bertekad memastikan bahwa semua korban bencana akan menerima bantuan dari Pemkot Bogor.
“Kami akan kawal SK Kebencanaan yang sudah dikeluarkan oleh BPBD agar prosesnya bisa cepat. Tidak ada lagi hambatan dari segi birokrasi. Kami ingin ini segera diselesaikan,” ucapnya.
Mereka berkomitmen untuk mempercepat proses penanganan bencana tanpa hambatan birokrasi.