bogortraffic.com, BOGOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor, Jawa Barat, telah menangani enam kasus dugaan pelanggaran terkait Pilkada serentak 2024. Dari jumlah tersebut, empat kasus telah dihentikan sementara dua lainnya masih dalam proses penanganan.
Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna, menjelaskan bahwa penghentian empat kasus tersebut dilakukan setelah melalui rapat pleno. Sebagian besar kasus yang dihentikan terkait dengan netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan telah direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti.
“Karena ada yang memang tidak masuk dalam ranah pidana pemilihan, ada juga yang di luar kewenangan kami. Maka kami hentikan dan rekomendasikan ke BKN untuk keputusan lebih lanjut,” ujar Herdiyatna pada Kamis (21/11/2024) malam.
Dari enam kasus tersebut, tiga dilaporkan langsung oleh masyarakat, sementara tiga lainnya merupakan hasil temuan Bawaslu Kota Bogor. Beberapa kasus melibatkan dugaan pelanggaran pilkada dan ketidaknetralan ASN.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Bogor, Supriantona Siburian, menyebutkan bahwa pihaknya sedang melakukan klarifikasi dengan berbagai pihak, termasuk pelapor, saksi, dan masyarakat yang mengetahui detail dugaan pelanggaran.
“Proses klarifikasi akan dimulai hari Jumat ini. Terutama pada kasus yang melibatkan ASN, kami akan memanggil mereka untuk diperiksa. Sebagian ASN ini berasal dari luar lingkup Pemerintah Kota Bogor,” ujar Supriantona.
Lebih lanjut, Supriantona menegaskan bahwa keenam kasus dugaan pelanggaran ini melibatkan pasangan calon kepala daerah. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait pasangan calon yang dimaksud, dengan alasan menjaga kerahasiaan proses penyelidikan.
Bawaslu Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya Pilkada 2024 agar berjalan sesuai dengan aturan.
“Kami akan terus bersinergi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk memastikan proses pilkada berlangsung jujur dan adil,” pungkas Herdiyatna.
